MEMELIHARA RUST EN ORDE: KASUS AGAMA JAWA SUNDA PASUNDAN

Mohammad Iskandar

Abstract

Many polemics took place because of the difference in

interpretation about deviate religion, especially within the

religious or the new beliefs. In this study, I select one case of

deviationism which more or less represent two different era,

namely the Religion of Java Sundanese Pasundan (Agama Jawa

Sunda Pasundan-AJSP). According to colonial documents, the

AJSP actually had appeared in Cigugur-Kuningan, West Java

since the beginning of the 20th century. But the impact of its

presence, especially that caused unrest among the society, only

rose since the decade of the 1920s. Later, the unrest turned into

a tension between support groups AJSP against Muslim Ummah

around it. Especially after the AJSP leader, Kiai Madrais openly

said that in the year of Alip, all religions will be disappeared but

the AJSP. The tension eventually turned into some collective

actions that accompanied by some violence. The AJSP side

attacked group of Muslims and destroyed their properties. On

the other occasion, the AJSP was the party that was attacked by

muslim community around it.

Keyword: Agama Jawa Sunda Pasundan (AJSP), Syncretism,Conflict, Tolerance.

Abstrak

Banyak polemik yang muncul karena adanya perbedaan

interpretasi tentang penyimpangan agama, khususnya di dalam

kepercayaan satu agama tertentu. Dalam studi ini, penulis memilih

kasus penyimpangan yang merepresentasikan dua era yang

berbeda, yaitu Agama Jawa Sunda Pasundan (AJSP). Dalam

dokumen dijaman kolonial, AJSP sebenarnya telah muncul di

1Sebagian bahan dari artikel ini diambil dari makalah penulis yang

disampaikan pada seminar internasional Sebumi 3 di Universiti Kebangsaan

Malaysia, Kualalumpur, 12-13 Oktober 2010.

2Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Universitas

Indonesia. Alamat email: abahsepuh@yahoo.com; abahsepuh2009@gmail.com

daerah Cigugur-Kuningan, Jawa Barat sejak awal abad 20; namun

dikarenakan kemunculannya telah menimbulkan keresahan dalam

masyarakat saat itu, AJSP baru benar-benar terbentuk pada tahun

1920-an. Di kemudian hari, keresahan masyarakat tersebut berubah menjadi ketegangan antara pendukung kelompok AJSP dengan umat Muslim di sekitarnya. Hal ini semakin nampak ketika pemimpin AJSP, Kiai Madrais, menyatakan dengan terbuka

bahwa di Tahun Alip, semua agama akan hilang, kecuali AJSP.

Ketegangan ini akhirnya berubah menjadi aksi kolektif yang

disertai kekerasan. Pihak AJSP menyerang kelompok Muslim dan menghancurkan harta bendanya Dalam kesempatan lain, AJSP menjadi sasaran kekerasan dari kelompok Muslim di sekitarnya. Kata kunci: Agama Jawa Sunda Pasundan (AJSP), sinkretisme, konflik agama

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun di awal abad ke-21, masyarakat

Indonesia disuguhi berbagai berita tentang beberapa aliran kepercayaan

atau agama baru yang dinilai “menyimpang” atau sesat oleh Majelis

Ulama Islam (MUI), seperti “Ingkar Sunnah”, “Al Qiyadah Al-

Islamiyah, “Al Haq”, “Brajat Agung Mojopahit”, “Hakekok”, “Satrio

Piningit” dan “Tahta Suci Lia Eden”. Reaksi masyarakat terhadap

keberadaan agama yang disebut sebagai “aliran sesat” itu, cukup

beragam. Ada kelompok masyarakat yang menganggap kejadian itu

sebagai fenomena biasa yang tidak perlu diperdebatkan karena Negara

telah menjamin kebebasan beragama. Ada pula kelompok yang setuju

dengan pendapat MUI dan mendesak pemerintah agar segera melarang

atau membubarkan aliran agama-agama yang menyesatkan itu. Bahkan

beberapa di antaranya kemudian berinisiatif melakukan aksi

pembubaran aliran-aliran sesat itu, tanpa menunggu lampu hijau dari

pemerintah. Hal ini mereka lakukan karena pemerintah dinilainya

terlalu banyak mengeluarkan pernyataan dan keputusan, namun lamban

dalam melakukan tindakan. Celakanya, tidak sedikit dari aksi-aksi

pembubaran itu disertai pemaksaan, yang dinilai berbagai pihak sebagai

tindakan anarkhis dan melanggar HAM. Oleh karena itu, pemerintah

pun akhirnya turun tangan, bukan saja untuk meredakan kritikankritikan

yang dialamatkan kepada pihak pemerintah, tetapi atau

terutama untuk meredakan suasana yang telah memanas, agar tidak

menjurus ke arah konflik terbuka yang lebih merugikan lagi, baik secara

finansial maupun spiritual. Salah satu langkah yang diambil antara lain

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012 255

dengan melarang agama atau aliran yang dinilai sesat untuk melakukan

kegiatan atau dibubarkan, dan para pendukung atau pengikutnya

diminta untuk bertobat.

Selain para pemeluk agama atau aliran terkait yang melakukan

protes, banyak pula pakar, pengamat dan pendukung liberalisme,

multikulturalisme dan pluralisme yang tidak setuju dengan keputusan

itu. Mereka menganggap tindakan itu terlalu terburu-buru dan terlampau

menyederhanakan permasalahan. Padahal masalah agama atau

kepercayaan merupakan masalah prinsipiil dan personal sifatnya.

Pemerintah dinilai hanya memihak kepada kepentingan agama-agama

“besar” serta tidak menghargai hak serta kebebasan individu dalam

memilih dan menjalankan agama atau kepercayaannya.

Kontroversi tentang aliran sesat semacam di atas, sebenarnya

bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah Indonesia. Jauh

sebelumnya, ketika kolonialis Belanda masih menguasai kepulauan

Indonesia, isu-isu tentang aliran atau agama sesat sudah pernah muncul

di beberpa daerah. Di daerah Lombok, Nusatenggara Barat misalnya,

muncul aliran Islam Wetu Telu atau Islam Sasak, yang dinilai oleh

sebagian ulama Islam (wetu lima) di wilayah setempat, sebagai aliran

sesat (Erni Budiwanti, 2000: 8-33). Demikian pula di Jawa Barat

muncul Agama Jawa Sunda Pasundan atau Islam Madrais, yang juga

disebut sebagai aliran sesat oleh ulama Islam di wilayah Priangan

Timur.

Jika kita amati secara lebih seksama, sebagian dari agama atau

kepercayaan yang disebut-sebut sebagai “aliran sesat”, pada dasarnya

merupakan salah satu bentuk perlawanan dari sekelompok orang

terhadap budaya atau agama besar yang telah mapan, yang dinilainya

telah gagal memberikan rasa damai, tenteram dan kebahagiaan

kepadanya. Dalam kasus Agama Jawa-Sunda Pasundan (AJSP)

misalnya, pendiri agama ini sebelumnya dikenal sebagai seorang

muslim yang pernah belajar agama Islam di beberapa pesantren di

wilayah Cirebon-Priangan Timur. Demikian pula dalam kasus aliran

sesat yang lebih mutakhir, yaitu agama “Tahta Suci Lia Eden”,

pendirinya juga dikenal pula sebagai seorang muslimah. Tentu saja di

samping adanya kesamaan, banyak pula perbedaannya. Lia Eden

mengaku sebagai pembawa ajaran baru yang nota bene sebagai

“penerus” agama Islam dan Kristen/Katholik. Artinya ada semacam

unsur messianisme atau prophetisme dalam gerakan keagamaan ini.

Sementara dalam ajaran AJSP terlihat adanya semacam gerakan

nativisme yang tercermin dari ajaran-ajarannya. Dalam slogannya

menunjukkan bahwa AJSP merupakan gerakan keagamaan yang

menentang agama-agama, yang disebut oleh mereka sebagai agama

impor seperti agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan Katholik.

Sebagian pakar ilmu sosial dan humaniora seperti Sartono

Kartodirdjo, lebih senang mengatagorikan gerakan AJSP sebagai

gerakan sektarian daripada aliran sesat. Ia menyebut agama itu sebagai

gerakan budiah, yaitu gerakan yang muncul sebagai reaksi terhadap

Islam ortodoks yang dinilainya sebagai agama impor dari luar negeri

(Sartono Kartodirdjo, 1978: 128-129). Pernyataan Sartono Kartodirdjo

ini sangat menarik mengingat banyak pakar budaya yang menganggap

ajaran AJSP identik dengan Agama Sunda Wiwitan yang dianut oleh

orang-orang desa Kaněkěs, Banten.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pada dasarnya belum ada satu

definisi tentang “aliran sesat” yang dapat diterima dan memuaskan

semua pihak. Tulisan ini pun tidak dimaksudkan untuk membuat satu

definisi yang memuaskan semua pihak, melainkan lebih kepada upaya

penulis untuk ikut mengungkap makna aliran sesat tersebut. Mengapa

suatu agama atau aliran kepercayaan disebut sesat itu, apakah (1)

Karena ajarannya atau doktrinnya terbukti mendorong para penganutnya

melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu tata-tenteram satu

masyarakat, (2) Karena ajarannya mencatut ajaran agama lain dan

secara langsung merugikan agama yang dicatutnya, (3) Karena agama

atau aliran kepercayaan itu tidak diakui oleh negara, atau (4) Sekedar

agama sempalan atau sektarian seperti yang dikatakan Sartono

Kartodirdjo? Hal ini penting untuk dikaji mengingat kasus-kasus

semacam itu masih sering terulang dan sedikit banyak sering

mengganggu tata-tenteram atau stabilitas nasional. Untuk tujuan itu

penulis mengambil kasus Agama Jawa Sunda Pasundan (AJSP) yang

dibawa oleh Kiai Madrais.

Seperti telah disinggung di atas, AJSP mulai menarik perhatian

komunitas Islam di wilayah Priangan Timur mulai dasawarsa kedua dari

abad ke-20. Mereka tersentak oleh pernyataan yang disampaikan oleh

Kiai Madrais, yang menyetakan bahwa pada “Tahun Alip”, semua

agama yang ada di Hindia Belanda akan lenyap, kecuali AJSP. Berbagai

reaksi pun mulai, di antaranya berujung dengan aksi-aksi perusakan

rumah-rumah dsb, baik yang dilakukan oleh penentang ajaran AJSP

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012 257

maupun yang dilakukan oleh para pengikut AJSP. Meskipun nama

AJSP kini tidak kedengaran lagi, namun ajarannya masih tetap

terpelihara dan berkembang sampai kini dalam payung Paguyuban Adat

Cara Karuhun Urang, yang tersebar di beberapa tempat di Jawa Barat

(Djatikusuma, 1995).

Kiai Madrais dan Agama Jawa-Sunda Pasundan

Dalam Ensiklopedi Sunda (2000) disebutkan bahwa Madrais

adalah pendiri aliran kebatinan yang berpusat di Cigugur, Kuningan.

Disebutkan pula bahwa asal-usul pendiri aliran kebatinan masih kabur

alias masih simpang siur. Ada yang mengatakan dia berasal dari Gebang

(Cirebon Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah) dan ada pula

yang mengatakan dari desa Susukan, Ciawigebang, Kuningan dari

seorang ibu yang pernah bekerja pada keluarga bangsawan Gebangan

dibesarkan dan memperoleh pendidikan agama Islam di Cigugur (Ayip

Rosidi, dkk., 2000: 388.). Satu-satunya sumber data Kiai Madrais yang

paling banyak dikutip oleh para peneliti adalah keturunan Kiai Madrais

yang menetap di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur-Kuningan, Jawa

Barat. Oleh karena ketidakjelasan itulah maka pemerintah Hindia

Belanda telah menolak permohonan Kiai Madrais untuk diakui sebagai

keturunan raja-raja Cirebon dan diizinkan menggunakan nama ayahnya,

yaitu Pangeran Alibasa Wijaya Kusumaningrat (atau Alibasa Kusuma

Widjajaningrat) yang merupakan generasi kelima dari Sultan Muhamad

Chaerudin. Ayahnya, yang menyingkir ke Gebang, meninggal dunia

sewaktu Madrais belum lahir. Namun karena urutan geneologi yang

diajukan Kiai Madrais ternyata tidak cocok dengan geneologi para

sultan Cirebon, maka pemerintah Hindia Belanda menolak dan

melarang Kiai Madrais menggunakan nama atau gelar tersebut (Van der

Plas, 1929).

Demikian pula dengan aktivitas keagamaanya (atau politik?)

sampai dengan beberapa tahun pertama di awal abad ke-20, sama

berkabutnya seperti asal-usul dirinya. Dari laporan-laporan kolonial

yang terbit pada dekade 1920-an an 1930-an terungkap bahwa Madrais

pernah belajar agama Islam di beberapa pesantren di wilayah Priangan

Timur dan Cirebon. Dengan bekal ilmunya itu ia membuka

perguruannya sendiri. Aktivitas keagamaannya itu akhirnya menarik

perhatian masyarakat Priangan, setelah beberapa ajarannya dinilai oleh

para ulama Islam, melecehkan Islam.

258 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012

Sedangkan berdasarkan keterangan keluarga keturunan Kiai

Madrais alias Pangeran Alibasa Wijaya Kusumaningrat (Alibasa

Kusuma Widjaya Ningrat – Wiwin Djuwita) yang dikutip oleh

Muhamad Hisyam serta Wiwin Djuwita Ramelan dkk, Madrais alias

Muhammad Rais dilahirkan di desa Susukan, Ciawigebang pada tahun

1822, dari pasangan Pangeran Alibasa dan R. Kastewi yang kemudian

diberi nama Sadewa atau Pangeran Sadewa. Pada usia 3 tahun, ia

dititipkan kepada Ki Sastrawadana di desa Cigugur-Kuningan dengan

tujuan menyelamatkan anak itu dari kemungkinan “penangkapan” oleh

pemerintah Belanda, mengingat kakeknya pernah memberontak kepada

VOC. Oleh ayah angkatnya diberi nama Muhammad Rais yang

kemudian lebih dikenal dengan nama Madrais (Hisyam, 2004: 141).

Pada usia sepuluh tahun Madrais sempat bekerja pada Kuwu

Sagarahiyang sebagai pengembala kerbau. Tidak jelas berapa lama ia

bekerja pada kuwu itu. Yang pasti setelah itu ia berguru pada beberapa

pesantren untuk mempelajari dan memperdalam agama Islam.

Kemudian pada tahun1840 ia kembali ke Cigugur dan mendirikan

pesantren. Nama Kiai Madrais pun menjadi terkenal sebagai kiai

“muda” (18 tahun?) yang alim atau berilmu tinggi (Hisyam, 2004: 141).

Pada awalnya, komunitas Islam di wilayah Priangan dan Cirebon tidak

melihat sesuatu yang aneh dari ajarannya. Mereka melihat atau

mendengar cara Kiai Madrais mengajarkan pelajaran agama Islam, tidak

jauh beda dari cara-cara yang umum dilakukan oleh para kiai atau

ulama Islam lainnya. Namun lama kelamaan mereka mendengar berita

bahwa Kiai Madrais telah menemukan ajaran baru yang diajarkan

kepada para santrinya. Ajaran itu dengan cepat menarik perhatian para

kiai dan ulama Islam lainnya di Priangan, karena dalam ajaran dan

praktik keagamaannya dinilai banyak yang tidak Islami, atau bahkan

bertentangan dengan ajaran Islam. Celakanya, justru sudah banyak

penduduk desa di sekitar Cigugur yang tadinya muslim, bahkan

beberapa di antaranya telah bertitel haji, ikut pula menjadi pengikut Kiai

Madrais. Faktor inilah yang menyebabkan munculnya keresahan dan

saling curiga di antara para pengikut Kiai Madrais dengan tetangga

muslimnya, yang menilai ajaran Kiai Madrais yang kemudian disebut

Agama Jawa Sunda Pasundan (AJSP) sebagai aliran sesat. Konflik

terbuka pun akhirnya tidak dapat dihindari, sekaligus telah mengundang

perhatian pemerintah Hindia Belanda untuk ikut campur ke dalamnya.

Karena dalam kacamata pemerintah, konflik itu dapat mendorong

instabilitas yang dapat merusat stabilitas keamanan dan citra Pax

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012 259

Neerlandica. Oleh karena itu, permasalahannya harus secapatnya

diselesaikan.

Namun perlu juga disampaikan di sini, bahwa ada pula yang

berpendapat bahwa perhatian pemerintah Hindia Belanda kepada Kiai

Madrais bukan karena ajarannya yang sesat, melainkan karena aktivitas

politik kebangsaannya. Menurut Wiwin Djuwita dan Muhamad Hisjam,

Kiai Madrais telah menjadikan pesantrennya yang diberi nama Paseban

Tri Panca Tunggal, sebagai tempat menanamkan ide-ide kebangsaan

untuk melawan Belanda. Kegiatan itu sudah dilakukan jauh sebelum

Boedi Oetomo berdiri. Karena aktivitasnya itulah menurut Elang

Gumirat Barna Alam, sejak tahun 1901 pesantren itu ditutup oleh

Belanda. Kiai Madrais sebagai pemimpin dan pengasuh pesantren itu

ditangkap dan dibuang ke Papua Barat (Wiwin Djuwita Ramelan

menyebutkan ke Merauke, sedangkan Hisyam mengatakan ke Digul).

Menurut Wiwin dkk, setelah kembali dari Merauke tahun 1908, Madrais

tidak lagi melakukan kegiatan di pesantrennya karena Belanda

senantiasa menerapkan pengawasan terhadap aktivitasnya, antara lain

dengan melarang untuk menemui para pengikutnya (Ramelan dkk,

2008: 47). Dari sumber kolonial, penulis tidak menemukan data yang

memperkuat atau menentang pendapat Ramelan dkk maupun Hisyam,

yang pasti, seperti akan diungkapkan di bawah, justru pada dekade

1920-an munculnya reaksi dari para ulama Islam terhadap ajaran Kiai

Madrais. Andaikata pendapat yang bersumber dari Elang Gumirat itu

benar, maka penulisan Sejarah Nasional Indonesia perlu dikoreksi,

terutama menyangkut gerakan kebangkitan nasional (Ramelan dkk,

2008: 38; Hisyam, 2004: 143).

Terlepas dari benar atau tidaknya bahwa Kiai Madrais telah

menyemaikan ide-ide nasionalisme menentang Belanda, perlu pula di

sampaikan di sini, bahwa menurut data-data kolonial, disebutkan bahwa

munculnya gerakan AJSP, banyak terkait dengan kondisi ekonomi

petani di Priangan Timur dan Cirebon waktu itu. Data ini sejalan dengan

beberapa pendapat yang disampaikan para pakar sejarah ekonomi-sosial

dan ekonomi moral. Mereka menyebutkan bahwa eksploitasi ekonomi

oleh pemerintah atau pihak swasta di suatu wilayah, yang tidak

diimbangi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait akan

mendorong munculnya keresahan, yang pada gilirannya nanti

mendorong munculnya aksi-aksi kolektif atau pemberontakan

(Kartodirdjo, 1978 & 1984). Kemiskinan memang dapat memancing

munculnya keresahan, namun tidak semua keresahan berujung pada aksi

260 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012

pemberontakan yang berdarah-darah. Ada pula pemberontakan yang

dipertunjukkan kaum petani tanpa unsur kekerasan atau secara diamdiam

dalam bentuk mogok kerja atau boikot (Scott, 1985: 241-300) atau

dalam tradisi Jawa disebut aksi “pepe”. Oleh karena itu, Scott menyebut

pemberontakan sebagai suatu misteri (Scott, 1981: 307-314).

Jika AJSP ini dianggap sama atau salah satu varian dari agama

atau kepercayaan Sunda Wiwitan yang dianut masyarakat Kaněkěs,

maka AJSP dapat saja dianggap sebagai aliran sesat. Hal ini dapat

dilihat dari ajarannya yang sangat berbeda dengan ajaran Sunda

Wiwitan versi Kaněkěs. Nama-nama dewa seperti Sang Hiyang Keresa,

Batara Tunggal dan Jagat serta para pohaci dalam ajaran Sunda

Wiwitan, nyaris tidak ada dalam ajaran AJSP. Prinsif dasar ajaran dari

AJSP yang disampaikan oleh Kiai Madrais adalah sebagai berikut:

• Ngaji kana badan (menilai diri sendiri), artinya harus belajar

menilai diri sendiri serta harus berlajar hidup harmonis, termasuk

dalam berhubungan dengan Gusti nu Maha Suci. Ajaran ini

mengingatkan kita pada ungkapan yang sering disuarakan oleh

kaum sufi Islam, yaitu: siapa mengenal dirinya maka akan

mengenal Tuhannya, sanga Maha Kuasa.

• Ngiman kana bumi, artinya percaya dan setia kepada bumi, karena

kita dilahirkan di atas bumi, di atasnya pula kita tidur, duduk,

bangun, berbaring, kerja, dan hidup. Dari bumi pula kita

memperoleh semua yang diperlukan, termasuk buang air besar dan

kecil, dan di atasnya kita meninggal dan kemudian dikebumikan.

Selanjutnya dengan bumi harus diartikan sebagai kiasan: “bumi

bukan bumi tapi roh, roh bukan roh tapi angin (istilah mistik untuk

menyebut Yang Maha Kuasa)”. Sebelum ada bumi, angin dan awan

roh sudah ada.

• Ngiblat kana Ratu Raja. Yang dimaksud adalah di mana-mana yaitu

kekuasaan Belanda merupakan manifestasi dari semua roh yang ada

di dunia ini.

Madrais sendiri sebagai pemimpin agama ini menganggap

dirinya sebagai keturunan raja Jawa yang telah menerima semacam

wahyu dan mengetahui bagaimana berat dan sulit tanggungjawab

memerintah bagi Yang Mulia Ratu. Oleh sebab itu, menurut Madrais,

Allah sendiri yang telah memilihnya dan keturunannya untuk

mengemban tugas itu. Menurut salah seorang pengikutnya yang

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012 261

bernama H. Ali, Kiai Madrais adalah orang yang harus disembah setelah

masing-masing ngaji kana badan, karena dia adalah rosul rasa. Dengan

kata lain. Kiai Madrais adalah reinkarnasi dari pencipta langit, laut,

udara yang disebut Kangjeng Gusti Rosul Dingin (Van der Plas, 1929).

Kepercayaan tentang reinkarnasi jelas menunjukkan adanya pegaruh

ajaran Buddha dalam ajaran Kiai Madrais, sekaligus juga

“bertentangan” dengan doktrinnya sendiri yang berkaitan dengan

kehidupan setelah kematian.

Jika dalam agama samawi seperti Islam dan Kristen yang

mempercayai adanya kehidupan yang abadi setelah kematian, maka

menurut ajaran AJSP tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Jiwa

atau nyawa manusia akan kembali ke asalnya (roh segala roh) atau

kembali ke bumi (bumi dianggap mistik). Oleh karena itu, dalam ajaran

AJSP tidak mengenal pahala (ganjaran) dan hukuman (siksaan).

Meskipun tidak mempercayayi adanya kehidupan yang abadi setelah

kematian, namun dalam agama ini masih ada kepercayaan bahwa jasad

orang mati dapat berubah menjadi jurig, kunti atau roh jahat di cerukceruk

yang dalam yang suka mengganggu manusia. Oleh karena itu,

jasad orang mati harus dimasukkan ke dalam peti agar tidak berubah

menjadi jurig (bandingkan dengan Ramelan dkk, 2008: 45).

Meskipun ajaran AJSP tidak mempercayai adanya kehidupan

setelah kematian, namun ajarannya menyebutkan bahwa roh-roh orang

yang sudah meninggal mencoba pula untuk menjadi manusia kembali.

Bahkan semua binatang pun ingin menjadi manusia. Oleh karena itu,

semua binatang tanpa kecuali boleh dimakan. Juga terhadap mereka

syarat berlaku tanpa perbedaan (ulah ngabeda-beda). Terkait dengan

ajaran yang disebut terakhir, pada dasarnya ajaran agama ini merupakan

ajaran moral untuk tidak membedakan bangsa sendiri dengan bangsa

lainnya, hidup dalam persahabatan, kesetaraan, termasuk hubungan

antara suami dan istri. Akan tetapi dalam praktiknya, ajaran Ki Madrais

ini justru menganjurkan agar para pengikutnya tidak mempelajari ajaran

yang bukan berasal dari budaya sendiri, seperti Islam, Kristen, Buddha

dan Katholik (Van der Plas dalam Mailrapport No.115x/1930). Ajaran

ini rupanya masih terus dipertahankan oleh para pengikutnya di Cigugur

(lihat Ramelan dkk, 2008: 45)

Penafsiran atas semua ajaran itu oleh kelompok pengikut AJSP

di setiap wilayah ternyata tidak sama. Di wilayah Karawang, Bandung

dan Tasikmalaya, para penganut ajaran AJSP menafsirkan begitu saja

262 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012

ajaran itu tanpa kecuali. Karena itu di wilayah-wilayah itu praktis tidak

ada kasus perceraian atau poligami di kalangan mereka. Sementara di

Cigugur, para pengikut Kiai Madrais itu menafsirkan ajaran dengan

menggunakan semacam “prakondisi”. Mengingat tidak boleh bercerai,

maka kepada pasangan yang hendak menikah atau berumah tangga,

dianjurkan untuk hidup bersama terlebih dahulu selama kira-kira tiga

bulan. Selama masa “percobaan” itu mereka dapat belajar dan menilai,

apakah semua kebutuhan dalam membina rumah tangga betul-betul

telah siap, misalnya dalam masalah hubungan suami-istri (seks) dan

keturunan (reproduksi). Setelah kedua belah pihak sudah paham, maka

pernikahan pun diselenggarakan. Demikian pula dalam masalah

poligami, ada yang menafsirkan tanpa kecuali, artinya setelah menjadi

pemeluk AJSP hanya boleh mempunyai seorang istri. Sementara ada

juga yang menafsirkan boleh berpoligami, kalau pernikahannya terjadi

sebelum menjadi pengikut AJSP. Sebagai catatan Kiai Madrais sendiri

mempunyai empat orang istri.

Demikian pula dalam masalah perceraian, di Cigugur masalah

perceraian ternyata diperbolehkan apabila kedua belah pihak

menyatakan tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada lagi kepuasan dalam

hubungan suami-istri (suaminya yang impoten atau sitrinya yang frigid),

atau karena tidak memperoleh keturunan. Pihak perempuan boleh

menikah lagi setelah masa iddah-nya berakhir. Masa iddah jelas berasal

dari ajaran Islam, karena dalam ajaran Sunda Wiwitan versi orang

Kaněkěs tidak mengenal iddah. Demikian pula agama Hindu-Buddha

atau Katholik dan Protestan tidak mengenal masa iddah.

Dalam masalah hak waris bagi keturunan pasangan suami istri,

baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama. Hal

ini berbeda dengan ajaran Islam yang membedakan antara hak waris

anak laki-laki dan anak perempuan, di mana anak laki-laki memperoleh

dua kali lebih banyak dari hak waris anak perempuan. Dalam hak waris,

ajaran AJSP lebih mirip dengan ajaran Katholik atau Protestan, yang

juga tidak membedakan hak waris untuk anak perempuan dan hak waris

untuk anak laki-laki.

Menurut hasil pengamatan pejabat Hindia Belanda, pada

dasarnya AJSP pada dasarnya tidak mengajarkan tentang kebahagiaan

melainkan mengajarkan tentang kesusilaan. Hal itu nampak jelas pada

beberapa ajarannya yang disusun dalam bentuk syair dan prosa, yang

isinya berbicara tentang mencuri, permainan mencari untung, perbuatan

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012 263

a susila, iri dan terutama kebencian dan kecemburuan dilarang.

Demikian pula fitnah terhadap sesama harus dihindari, semua harus

hidup dengan damai bersama-sama. Dalam masalah “kesusilaan” dapat

dikatakan tidak ada sesuatu hal yang berbeda dengan ajaran Islam yang

nota bene pernah dipelajari oleh Kiai Madrais dari pesantren-pesantren

yang ada di wilayah Cirebon dan Priangan Timur.

Reaksi Kaum Muslimin terhadap AJSP

Seperti telah disinggung di atas, pada awalnya masyarakat

Islam di Priangan tidak begitu mengambil pusing dengan gerakan yang

dilakukan oleh kelompok Madrais. Sikap itu kemudian berubah setelah

para pengikut Kiai Madrais mulai “menyebarkan” ajarannya ke luar

daerahnya. Mereka yang sebelumnya sudah merasa resah oleh ajaran

yang dinilai menyesatkan itu, merasa tidak bisa tinggal diam. Apalagi

setelah beberapa kiai dan ulama Islam di Priangan menilai ajaran yang

disebarkan pengikut Kiai Madrais itu bertentangan dengan ajaran Islam,

bahkan dianggap melecehkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu,

mereka mengingatkan kepada masyarakat Islam setempat untuk

waspada terhadap ajaran Agama Jawa-Sunda Pasundan yang dibawakan

Kiai Madrais. Apalagi setelah beredah pula berita yang menybutkan

bahwa beberapa tokoh dan ulama Islam yang menjadi pengikut AJSP

atau Kiai Madrais, yang disebut-sebut telah dilaporkan oleh Asisten

Wedana setempat dalam Bandoengsche, 20 September 1921

No.1311/32.

Dari sikap waspada itu kemudian berubah menjadi sikap curiga

terhadap para pengikut AJSP dan terus tumbuh menjadi sikap antagonis

antara pengikut AJSP dan pihak-pihak yang mencurigainya. Sikap

bermusuhan itu tumbuh subur terutama dipicu oleh pernyataan Kiai

Madrais yang menyebutkan bahwa agama Islam adalah agama impor

dari Timur Tengah (Arab), bukan agama asli orang Sunda. Selain itu

Kiai Madrais juga mengatakan bahwa pada Tahun Alip semua agama

kecuali AJSP, akan bubar. Tahun Alip akan berlangsung dari 20 Juni

1928 hingga 9 Juni 1929 (Nota Van der Plas, loc.cit).

Sementara itu, dalam laporan politik mingguannya, Residen

Priangan Timur mengatakan bahwa berdasarkan laporan mata-mata

yang masuk ke Wedana Singaparna, diungkapkan bahwa Kiai Madrais

telah mendatangi para pengikutnya untuk meminta sumbangan uang

sebesar f.25 dan satu pikul beras untuk keperluan slametan yang akan

264 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012

diadakan di rumahnya di Cigugur. Slametan itu rencananya akan

diselenggarakan antara bulan Rewah dan Sawal (Februari-Maret 1930)

dengan tujuan agar semua cita-cita mereka tercapai. Setelah slametan

itu, semua orang Eropa, Cina dan para penduduk Muslim akan diusir

dan harta milik yang ditinggalkannya akan dibagi-bagikan kepada

semua pengikut Kiai Madrais. Untuk pengukuran tanah telah disediakan

gulungan tali yang disimpan di rumah Madkanta dari desa

Tawangbanteng, Indihiang-Tasikmalaya (Laporan Residen Priangan

dalam Mailrapport N0.115x/1930).

Kecurigaan masyarakat Islam di Priangan Timur semakin

meningkat setelah mendengar adanya laporan seperti itu. Mereka

percaya begitu saja terhadap isu itu tanpa perlu mengecek terlebih

dahulu bagaimana sebenarnya isi laporan tersebut. Oleh karena itu,

konflik antara masyarakat pemeluk agama Islam dengan pengikut

Agama Jawa-Sunda Pasundan pun tidak dapat dielakkan.

Di daerah Cipari, Garut sekelompok santri di bawah pimpinan

penghulu dilaporkan telah melakukan semacam aksi penyisiran terhadap

orang-orang yang dicurigai sebagai pengikut AJSP. Tujuannya adalah

untuk menyadarkan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengikut Kiai

Madrais agar kembali ke ajaran Islam yang benar. Untuk itu, kepada

mereka yang telah “tersesat” itu diberikan penerangan tentang kesesatan

ajaran itu sehingga banyak di antaranya yang mau kembali ke agama

Islam.

Tentu saja tidak semua berjalan damai seperti itu, misalnya di

kampung Susuruh di Kecamatan Panawangan, Ciamis. Para pengikut

Kiai Madrais di kampung ini dikejutkan oleh datangnya serangan dari

sekelompok orang yang berasal dari kampungnya sendiri yang disertai

kelompok penduduk dari kampung Kawali. Tanpa basa basi, para

penyerang langsung meluluh lantakan rumah-rumah milik para pengikut

Kiai Madrais dan memaksanya untuk segera bertaubat dan kembali ke

jalan benar (Islam). Penyerangan itu tidak sampai menimbulkan korban

jiwa. Kepala desa setempat membenarkan tentang adanya aksi

penyerangan itu sewaktu dimintai keterangan oleh pejabat dari

kewedanaan Ciamis (Surat Gubernur Jawa Barat dalam Agenda No.

436).

Selain itu, dilaporkan pula bahwa aksi penyerangan tidak selalu

datangnya dari kelompok yang anti AJSP, tetapi sebaliknya datang dari

para pengikut ajaran AJSP itu sendiri. Menurut isu yang berkembang

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012 265

waktu itu disebutkan bahwa para pengikut AJSP telah melakukan

pelemparan bom (molotov) ke rumah Asisten Residen dan rumah

Bupati di Bandung. Namun tidak ada konfirmasi dari pejabat resmi,

apakah serangan itu benar-benar terjadi. Hal itu memang menimbulkan

banyak pertanyaan. Yang pasti Kiai Madrais tidak pernah dipanggil oleh

pejabat pemerintah atau polisi berkaitan dengan isu pelemparan bom

tersebut (Kartodirdjo, 1978: 128).

Benar atau tidaknya isu itu memang masih samar-samar. Yang

jelas, desas-desus itu secara tidak langsung telah memancing kemarahan

kelompok Muslim di beberapa tempat, yang berunjung pada aksi yang

hampir sama seperti sebelumnya, yaitu merusak balik rumah-rumah

milik orang-orang yang diduga menjadi pengikut Kiai Madrais. Pada

bulan April 1928 misalnya, beberapa rumah pengikut Kiai Madrais di

Kecamatan Ciawi dilaporkan telah dirusak oleh sekelompok Muslim.

Selain merusak rumah, kelompok Muslim itu juga mengancam akan

membunuh para pengikut Kiai Madrais, jika mereka tetap menjalankan

ajaran AJPS. Menurut laporan yang dikutip oleh Van der Plas, akibat

ancaman itu, banyak pengikut Kiai Madrais yang keluar dari AJSP

untuk kembali memeluk agama Islam (Van der Plas).

Mungkin saja laporan itu benar, dalam arti hanya menyangkut

pengikut yang ada di daerah Ciawi, tapi tidak di daerah lainnya. Sebab

ajaran Kiai Madrais terus berkembang, di beberapa tempat, terutama di

daerah Cigugur, Kuningan. Sebab, jika ditelaah secara lebih arif, prinsip

dasar ajaran AJSP yang disampaikan oleh Kiai Madrais, memang tidak

ada unsur-unsur yang bersifat radikal. Seperti telah diuraikan di atas,

ajaran Kiai Madrais bersifat halus dan lebih mirip ajaran susila. Dari

arsip-arsip kolonial yang berhasil dibuka, tidak ditemukan ajaran atau

fatwa Kiai Madrais yang menunjukkan semangat kebangsaan seperti

yang disampaikan pihak keluarga Madrais. Ajarannya justru

berorientasi kepada kesukuan dan orientasinya lokal, yang dinilai oleh

penguasa setempat, tidak mempunyai pengaruh politis yang perlu

dikhawatirkan. Ajaran Kiai Madrais lebih banyak berdampak pada

masalah sosial dan budaya (agama), yang mulai nampak sejak keluar

pernyataannya pada tahun 1916 tentang agama-agama lain di luar AJSP.

Menurut beberapa pengikut Madrais, seperti Madhoeri, seorang mantan

tokoh Islam dari Leuwigajah-Cimahi, dan Raimun dari Cimareme,

Padalarang, Kiai Madrais telah mengatakan bahwa pada tanggal 1 Sura

Tahun Alip, semua agama, kecuali AJSP, akan bubar. Tahun yang

266 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012

dimaksud akan berlangsung dari 20 Juni 1928 hingga 9 Juni 1929 (Van

der Plas).

Pernyataan Kiai Madrais yang menyebutkan Tahun Alip

sebagai hari lenyapnya agama “impor” dari bumi Jawa, jelas membawa

muatan politis, yang secara tidak langsung membuat penganut agama

“impor”, khususnya Islam, menjadi curiga, bahkan di beberapa tempat

menjadi marah. Tuduhan mereka kepada AJSP sebagai aliran sesat

semakin kuat, setelah Tahun Alip lewat, ternyata agama-agama “impor”

seperti Islam, Kristen dan Hindu masih tetap eksis. Peristiwa itu

semakin memperkuat tuduhan, bahwa ajaran AJSP memang sesat dan

menyesatkan.

Meskipun ada unsur yang bersifat politis-radikal, akan tetapi

secara umum diakui oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah Hindia

Belanda, bahwa ajaran Kiai Madrais sifatnya halus. Dan dengan

kehalusannya itu AJSP dapat terus berkembang dan beradaptasi

mengikuti perkembangan jaman, termasuk perubahan nama. Oleh

karena itu, para pengikut Kiai Madrais masa kini tidak lagi mengenal

nama AJSP. Mereka lebih mengenal Agama Djawa Sunda (ADS) yang

merupakan singkatan dari: Andjawat Lan Andjawab Roh Susun-susun

Kang Den Tunda yang berarti “memilih dan menyaring getaran yang

ada di alam semesta yang senantiasa berinteraksi dan mempengaruhi

dalam hidup manusia” (Wiwin Djuwita Ramelan dkk, 2008: 44.).

Reaksi Pemerintah Hindia Belanda

Dalam menghadapi AJSP yang kemudian sering disamarkan

dengan agama Sunda Wiwitan, umumnya pemerintah kolonial bertindak

netral. Dalam notanya, Van der Plas mengatakan bahwa sebaiknya

pemerintah Hindia Belanda tetap menjaga netralitas sambil tetap

menjaga ketertiban. Artinya pemerintah tidak boleh ikut terbawa arus,

menilai ajaran yang dibawakan Kiai Madrais itu, apakah benar ataukah

sesat. Yang penting bagi pemerintah adalah menjaga stabilitas

keamanan (rust en orde), agar citra pemerintah sebagai pelindung rakyat

dan pembawa kesejahteraan tetap terpelihara. Jika ajaran Kiai madrais

itu hanya sekedar pesan moral, biarkanlah mereka berkembang, kalau

perlu didukung. Sebaliknya, jika terbukti bahwa ajaran Kiai Madrais itu

mulai menjamah ranah politik yang membahayakan eksistensi

pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah wajib menindaknya

secara tegas. Kemudian Van der Plas mengatakan bahwa untuk

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012 267

sementara waktu, ia belum menerima laporan tentang adanya upaya

gerakan politis yang mengarah kepada pemberontakan dari para

pengikut Kiai Madrais. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi

pemerintah untuk membubarkan para pengikut agama tersebut.

Van der Plas juga mengingatkan agar pemerintah bertindak

hati-hati dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di wilayah

Priangan Timur. Jangan sampai muncul kesan atau salah pengertian dari

kalangan kaum Muslimin, bahwa pemerintah telah melindungi Kiai

Madrais dan pengikutnya, atau lebih parah lagi, pemerintah dianggap

berdiri di balik AJSP. Oleh karena itu, untuk mengurangi rasa curiga

kaum Muslimin itu, sekaligus untuk menjaga citra pemerintah Hindia

Belanda yang netral agama, maka pemerintah berkewajiban untuk

membayar semacam “ganti rugi” kepada kaum Muslimin yang merasa

dirugikan atau dilecehkan kepercayaannya oleh para pengikut AJSP.

Memasuki tahun 1930-an, dapat dikatakan tidak terdengar lagi

konflik antara pendukung AJSP dengan kaum Muslimin yang menjadi

tetangganya, termasuk di Cigugur, Kuningan, yang menjadi pusat

kegiatan AJSP. Hal ini mungkin saja pemerintah Hindia Belanda telah

berhasil melakukan langkah-langkah pengamanan sesuai saran dari Van

der Plas, atau karena ada faktor lain, misalnya munculnya polemik

masalah khilafiah di kalangan kaum Muslimin. Sejak pertengahan 1920-

an, masalah khilafiah telah menyedot perhatian para kiai dan ulama

Islam di Jawa Barat, dan menyeret ke dalam polemik yang

berkepanjangan. Salah satu dampak negatif dari polemik itu adalah

“terpecahnya” umat Islam di Indonesia (Hindia Belanda) ke dalam dua

kubu besar, yang pada waktu itu disebut Islam reformis (kaum muda)

dan Islam tradisionalis (kaum tua). Akan tetapi mungkin saja masalah

khilafiah tidak bergaung pada masyarakat Islam di wilayah Cigugur dan

sekitarnya. Yang pasti sampai Hindia Belanda diambil alih oleh

pemerintah pendudukan Jepang, tidak terdengar lagi konflik terbuka

antara pengikut AJSP dengan kaum Muslimin sekitarnya.

Toleransi Keagamaan Sebagai Akar Permasalahan

Telah banyak diungkap oleh pakar sejarah Indonesia, bahwa

salah satu faktor yang mempermudah proses islamisasi di kepulauan

Indonesia adalah sikap toleransi dari para da’i atau ulama-ulama Islam

terhadap budaya masyarakat setempat, serta berjalan secara damai.

Walaupun harus diakui bahwa faktor yang disebutkan terakhir, masih

268 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012

harus dikoreksi atau dengan kata lain tidak semuanya benar, karena

dalam proses itu kadangkala terjadi pula ekses-ekses kekerasan. Di

wilayah Banten dan Jawa Barat misalnya, proses islamisasi tidak

sepenuhnya berjalan secara damai. Bahkan proses islamisasi di wilayah

ini banyak diwarnai oleh peperangan, terutama sewaktu penguasa Islam

berusaha mengambil alih kontrol terhadap bandar Sunda Kalapa yang

kala itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Peperangan pun

berlanjut sewaktu kekuatan Islam Banten berupaya menaklukan kota

Pakwan yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Pajajaran yang nota

bene masih beragama Hindu. Dalam Purwaka Caruban Nagari

diungkapkan bagaimana kekuatan Kesultanan Banten berupaya

menaklukan Pajajaran. Dalam upayanya itu beberapa kali pasukan

Banten mengalami kekalahan sampai akhirnya berhasil menguasai

Pakwan Pajajaran. Setelah itu, barulah islamisasi berproses secara

damai dan disertai toleransi relatif tinggi terhadap budaya setempat.

Salah satu bukti sikap toleransi dari ulama dan penguasa Islam antara

lain tercermin sikap menghormat serta menghargai pendirian penduduk

wilayah Kaněkěs, Banten Selatan yang tetap mempertahankan tradisi

dan agama karuhun-nya, Sunda Wiwitan.

Di satu sisi, sikap toleran terhadap budaya setempat berdampak

positif, yaitu mempermudah dan mempercepat proses islamisasi di

daerah bekas kerajaan Pajajaran. Akan tetapi di sisi lainnya, sikap itu

berdampak negatif pada pemahaman masyarakat “eks Pajajaran”

terhadap ajaran Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Zaini Muchtarom

(Muchtarom, 1988: 18), salah satu konsekuensi sikap toleran yang

ditempuh para ulama terdahulu adalah munculnya sinkretisme Islam.

Makin kuat budaya praislam di suatu daerah, maka tingkat

sinkretismenya, semakin kuat. Sebagai contoh, di Ciomas, Dermaga

dan Ciampea (sekarang, seluruhnya di wilayah kabupaten/kota Bogor)

yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Hindu Pajajaran,

pengaruh budaya praislam, bahkan prahindu, masih nampak dipraktikan

oleh masyarakat setempat yang nota bene telah menjadi Muslim sejak

lama. Beberapa praktik budaya yang berasal dari praislam itu, misalnya

upacara slametan ke-1, ke-2 atau ke-100 hari kematian dan upacara

sedekah bumi untuk menghormati para penguasa bumi, yang biasanya

diakhiri dengan menanam kepala kerbau atau sapi (Iskandar, 2007).

Bahkan di beberapa tempat yang kuat pengaruh agama atau

kepercayaan praislamnya, dapat dikatakan kepercayaan lama masih

tetap hidup dengan sedikit polesan Islam. Beberapa kepercayaan

semacam agama Sunda Wiwitan dianut oleh beberapa komunitas Sunda

di Jawa Barat seperti: di Kanekes-Banten (Ajip Rosidi dkk, 2000: 626-

627), Ciawi, Indihiang-Tasikmalaya, Kawali-Ciamis, dan Cigugur,

Kuningan (Van der Plas, loc.cit).

Sebutan “Sunda Wiwitan” sebenarnya bukan berasal dari

penduduk Kaněkěs yang menjadi penganut kepercayaan itu, melainkan

berasal dari sebutan pihak luar. Wiwitan berarti “mula pertama”, “asal”,

“pokok”, “jati”. Dalam naskah Carita Parahiyangan agama itu disebut

Jati Sunda. Agama ini kemudian disebut-sebut oleh beberapa penulis,

antara lain Edy S. Ekajati, dianut pula oleh beberapa komunitas Sunda,

selain di Kaněkěs, seperti di Kampung Susuruh, Kecamatan Kawali,

Tasikmalaya, dan Kampung Cigugur, Kuningan. Menurut ajaran agama

Sunda Wiwitan (versi Kaněkěs), kekuasaan tertinggi atas segala alam

berada pada Sang Hiyang Keresa (Yang Maha Kuasa) atau Nu

Ngersakeun (Yang menghendaki) yang biasa pula disebut Batara

Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam), dan

Batara Sěda Niskala (Yang Gaib). Semua dewa dalam konsep Hindu

seperti Brahma, Wisnu, Syiwa, Indra, dan Yama, tunduk kepada Batara

Sěda Niskala (Rosidi, 1962:). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa inti

ajaran agama ini berasal dari kepercayaan lama yang kemudian

mendapat “pengayaan” (sinkretisme) dari ajaran agama baru, yaitu

agama Hindu-Buddha. Dengan kata lain, dalam kasus ini, sinkretisme

muncul dalam sistem kepercayaan masyarakat Kaněkěs bukan karena

sikap pendeta atai da’i yang toleran, melainkan karena mereka

memilihnya.

Menurut kosmologi Hindu-Buddha yang berkembang di Asia

Tenggara, alam raya terdiri dari jagat besar dan jagat kecil (macromicro

cosmos), sementara menurut kosmologi orang Kaněkěs, terdapat

tiga macam alam, yaitu: (1) Buana Nyungcung, tempat tinggalnya Sang

Hiyang Keresa, yang letaknya paling atas; (2) Buana Panca Tengah,

tempat berdiam manusia dan mahluk lainnya, dan (3) Buana Larang

yaitu neraka, yang letaknya paling bawah. Di antara Buana Panca

Tengah dengan Buana Larang terdapat 18 lapisan alam yang tersusun

dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Alam Suci Padang,

yang disebut dalam Keropak 630 dengan nama Alam Kahiyangan atau

Mandala Hiyang. Alam yang disebutkan terakhir ini adalah tempat

tinggal Nyi Pohaci, Sri, dan Sunan Ambu yang namanya melegenda

dalam cerita rakyat Priangan, seperti dalam cerita Lutung Kasarung

(Rosidi, 1962).

Selain sinkretisme, sikap toleran itu juga telah membuat

dongeng-dongeng dan tahayul-tahayul praislam tetap lestari, bahkan

sampai beberapa abad berikutnya. Pada masa sekarang (awal abad ke-

21), masih banyak orang Sunda, terutama di daerah pedesaan yang

percaya terhadap hantu yang dalam bahasa setempat disebut jurig.

Dalam kepercayaan ini terdapat beberapa nama jurig dengan ciri dan

karakternya masing-masing seperti: (1) Banaspati, (wanaspat-Sskrtnama

sarupa jurig), yaitu hantu perempuan hutan, yang bermukim di

puncak-puncak pohon dan menghabiskan waktunya dengan memintal

benang kanteh (nganteh). Desis yang sering terdengar dari puncakpuncak

pohon sering ditafsirkan oleh penduduk desa sebagai pertanda

adanya roh-roh alias banaspati itu. (2) Bungaok (jurig goreng patut)

adalah sejenis jurig yang menghuni hutan-hutan, namun dengan

penampilan yang lebih menakutkan dibandingkan dengan banaspati.

Siapa pun yang melihatnya akan berdiri ketakutan. (3) Ganderewo

(Gandharwa-Sskr- jurig hutan) adalah roh jahat atau iblis penyihir

(sebutan iblis, jelas menunjukkan adanya pengarus Islam) yang selalu

mencari seseorang untuk menganggunya atau mempersulit kehidupan

orang tersebut. (4) Loklok adalah sejenis jurig yang digambarkan

menyerupai burung merak yang kemasukan setan (sebutan setan juga

berasal dari Islam). Burung tersebut terbang di udara kesana-kemari

melewati pemukiman penduduk, yang mengakibatkan orang-orang yang

wilayahnya dilewati mendapat gangguan penyakit atau gangguan lain.

(5) Lulun Samak adalah setan air yang menampakkan diri seperti tikar

terapung di atas air. Ketika manusia mendekati, mereka akan

menggulungnya dan lenyap dibawa masuk ke dalam air, dan siap yang

berupa menolongnya akan ikut diserap ke dalam air., dan (6) Dedemit

(bangsa jurig yang tidak pernah menampakan diri) asal dari kata demit

yang artinya diam tanpa suara atau tidak kelihatan, bagi penulis agaknya

menunjuk pada roh-roh yang tidak berbunyi, yang tinggal di wilayah

sepi, atau mereka merupakan roh-roh tanpa bunyi desir menyerang

secara tiba-tiba manusia malang (Coolsma,1881: 67-70).

Di Indonesia, gugatan terhadap sinkretisme Islam terutama

menyangkut praktik-praktik kegamaan, mulai muncul pada abad ke-19,

seperti terjadi di wilayah Sumatera Barat yang terkenal dengan gerakan

kaum Padri. Sementara di Jawa Barat gugatan kaum reformis Islam

terhadap praktik senkretisme itu terlihat jelas pada dekade 1920-an dan

1930-an. Praktik keagamaan yang dinilai sinkretis itu antara lain

slametan ke sekian hari untuk orang yang sudah meninggal dan upacara

sedekah bumi. Praktik-praktik semacam itu dikatakan sebagai bid’ah,

yang merusak kemurnian ajaran Islam dan dapat menyeret orang-orang

yang mempraktikannya ke dalam neraka. Namun tidak sedikit pula kiai

atau ulama Islam tradisional yang menilai slametan, tidak serta merta

menjadi bid’ah. Hal itu tergantung pada niat dan penafsiran si

penyelenggara, apakah penyelenggaraan itu atas dasar waktu tertentu

yang telah ditentukan oleh adat kepercayaan praislam atau merupakan

sidkah atau rasa syukur yang dianjurkan ajaran Islam (Iskandar, 2001:

191-260).

Memang dalam perdebatan antara kaum Islam reformis dengan

Islam tradisionalis yang terjadi kala itu, yang nota bene merupakan

masalah intern Islam, tidak terlontar kata-kata “aliran sesat”. Kata-kata

yang banyak dipakai adalah “kafir”, “bukan pengikut Muhammad” atau

“bukan ahli sunnah wal jamaa’ah”, yang pada dasarnya hampair sama

“sesat” atau “menyesatkan”. Lain halnya sewaktu berhadapan dengan

AJSP, pernyataan bahwa ajaran Kiai Madrais itu sesat atau

menyesatkan, terlontar dari para kiai dan ulama Priangan.

Penutup

Kembali kepada pertanyaan yang diajukan pada bagian awal

tulisan ini, apakah benar ajaran Agama Jawa-Sunda Pasundan (AJSP)

merupakan ajaran sesat dan menyesatkan? Untuk menjawab pertanyaan

secara tepat, memang tidak mudah, karena masalah kepercayaan

merupakan masalah yang prinsipil secara individual atau kelompok.

Dari segi ajaran atau doktrin, sebenarnya AJSP berbeda dengan Sunda

Wiwitan versi Kaněkěs apalagi dengan ajaran Islam. Namun jika

diperhatikan secara lebih seksama, dalam ajaran itu, seperti dalam

masalah kehidupan setelah kematian, ganjaran dan siksaan, serta

masalah perkawinan dengan masa pranikah, secara tidak langsung,

nyata-nyata ‘mengamandemen’ hukum Islam. Justru ajaran semacam ini

yang banyak menarik perhatian orang sehingga mengikutinya, termasuk

Muslim yang telah bertitel haji. Kondsi inilah yang membuat

masyarakat Muslim di desa-desa yang menjadi tetangga para pengikut

AJSP menjadi resah sekaligus marah terhadap para pengikut Kiai

Madrais. Apalagi setelah secara terbuka Kiai Madrais selaku sang Rosul

Rasa, mengatakan bahwa agama yang paling benar dan cocok untuk

orang Sunda adalah AJSP, sementara agama lain yang merupakan

agama ‘pendatang’, akan lenyap pada tahun Alip. Dengan demikian cap

sesat yang dilontarkan oleh para kiai dan ulama Priangan terhadap AJSP

pada dasarnya bukan karena ajaran atau doktrinnya, melainkan lebih

kepada tindakannya, berupa gerakan Madraisasi, serta menganggap

agama lain sebagai agama impor yang tidak cocok bagi masyarakat

Sunda pada khususnya.

Jika dilihat dari riwayat hidupnya, terlihat bahwa Kiai Madrais

alias Ki Sadewa berasal dari kelurga Muslim, atau paling tidak pernah

mempelajari agama Islam secara cukup mendalam di pesantrenpesantren

di wilayah Cirebon dan Priangan Timur. Pertanyaannya,

mengapa tiba-tiba dia berubah, tidak lagi mengajarkan ajaran Islam di

pesantrennya, melainkan “agama baru”?

Sebelum menjawabnya ada baiknya kita menyimak pendapat

sejarawan William H. Sewell jr. Dalam salah satu artikelnya ia

menyebutkan bahwa pada dasarnya budaya (termasuk agama) itu

bukanlah nilai-nilai atau struktur yang dibakukan sebagai pedoman,

melainkan sesuatu yang dijadikan pedoman atau landasan hidup seharihari.

Karena jelas nilai-nilai atau aturan itulah yang memberikan

motivasi dan kenyaman pada “penggunanya” (Sewell,jr. dalam Spiegel,

2005: 80-85). Artinya, bagi Kiai Madrais, struktur Islam atau nilai-nilai

agama lain seperti Katholik, Hindu-Buddha tidak dapat memberikan

kenyamanan pada kehidupannya, sehingga muncul semacam perlawan

(counter culture) pada dirinya. Oleh karena itu, dengan berbekal

kemampuannya serta kharismanya sebagai keturunan raja Cirebon

(walaupun banyak pihak yang menyangsikannya), ia berupaya

menciptakan nilai-nilai dan norma-norma baru, serta mengajak serta

orang-orang di sekitarnya untuk meniru atau mengikutinya. Ia berhasil

memanfaatkan struktur masyarakat yang ada untuk mereproduksi dan

menciptakan struktur-struktur baru dengan simbol lama, yaitu adat cara

karuhun urang sebagai pedoman hidup yang kemudian disebutnya

AJSP. Dalam kasus ini cukup jelas terbukti bahwa struktur tidak

menjadi faktor pengekang atau membatasi ruang gerak Kiai Madrais,

tetapi sebaliknya memberikan dorongan dan motivasi kepadanya dan

para pengikutnya. Artinya dalam kasus ini terjadi proses yang disebut

Anthony Giddens sebagai dualitas struktur.

Memang tidak semua orang mampu melakukan perubahan,

namun dalam suatu masyarakat pasti ada orang yang mampu melakukan

perubahan, dan mampu mengajak yang lainnya untuk bersama-sama

melakukan perubahan agar kehidupanya menjadi lebih baik dan lebih

nyaman. Orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012 273

melakukan perubahan itu disebut oleh Antrony Giddens sebagai agensi,

sementara proses perubahan itu sendiri disebutnya proses strukturasi

(Giddens, 2010: 22-40). Dalam kasus AJSP, jelas terlihat ciri-ciri agensi

atau agent of change melekat pada sosok Kiai Madrais (Lihat juga

Lloyd, 1993: 93-96). Dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi,

agaknya tidak tepat pula jika gerakan AJSP ini dikatakan sebagai

gerakan nativisme atau revivalisme, karena ajaran agama karuhun

(dalam arti kasundaan atau kejawaan) tidak jelas pula referensinya.

AJSP lebih tepat disebut sebagai gerakan moral seperti yang dikatakan

oleh Van der Plas, karena isi ajarannya didominasi oleh ajaran

kesusilaan.

Batasan “sesat” itu memang sangat relatif sehingga tidak bisa

diputuskan begitu saja, tanpa melihat dan mempelajari kasusnya terlebih

dahulu. Barangkali kita perlu pula menyimak kebijakan pemerintah

Hndia Belanda dalam mengatasi kasus AJSP. Meskipun pemerintah

waktu itu mempunyai hak dan kekuasaan untuk memberikan penilaian

dan melakukan tindakan, namun keputusan baru dilaksanakan setelah

melakukan penyidikan yang seksama, dengan memperhatikan nasihatnasihat

para ahli di bidangnya. Nasihat para ahli itu teutama membantu

pemerintah dalam menilai gerakan AJSP itu berpotensi sebagai suatu

pemberontakan atau hanya gerakan keagamaan atau gerakan moral

semata. Dengan demikian pemerintah dapat menjaga citra serta

fungsinya sebagai pengawal tata tenteram atau ketenteraman

masyarakat (rust en orde). Pemerintah waktu itu mampu meredakan

kemarahan kaum muslimin terhadap AJSP yang telah dicapnya sebagai

aliran sesat, tanpa terkesan sebagai pembela AJSP. Sejak “perdamaian”

itu para pengikut AJSP dapat hidup berdampingan dengan tetangga

Muslimnya secara damai dan tidak ada lagi tuduhan sesat terhadap

ajarannya.

Demikian pula pemerintahan Republik Indonesia sampai masa

Orde Baru, tidak mencap agama yang didirikan Kiai Madrais sebagai

aliran sesat, namun tidak pernah mengakuinya sebagai agama yang

mandiri. Mereka dipaksa untuk memilih berafiliasi dengan salah satu

agama yang diakui pemerintah, seperti Islam, Katholik, Protestan,

Hindu dan Buddha. Semua tata caranya dianggap tidak saha atau liar

jika masih tetap dengan payung AJSP, yang pada masa Orde Baru lebih

dikenal dengan nama Adat Cara Karuhun Urang. Oleh karena itu,

ketika keturunan Kiai Madrais hendak menyelenggarakan pernikahan

anaknya yang diselenggarakan atas dasar ajaran Kiai Madrais, tidak

diperkenankan oleh pemerintah Orde Baru. Para pengikut Kiai Madrais

baru dapat menyelenggarakan pernikahan dan upacara lainya sesuai

dengan ajarannya, sejak pemerintahan Abdurakhman Wahid mengakui

eksistensi Adat Cara Karuhun Urang.

Daftar Acuan

Arsip/Dokumen

Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Departemen Agama No. 134

National Archives Netherland/Algemeen Rijksarschief

Mailrapport No.115x/1930

Buku dan Artikel

Abdullah, Irwan, Ibnu Mujib, M. Iqbal Ahnaf. ed. 2008. Agama dan

Kearifan Lokal dalam Tantangan Global. Yogyakarta: Sekolah

Pascasarjana UGM-Pustaka Pelajar.

Budiwanti, Erni. 2000. Islam Sasak: Etu Telu versus Waktu Lima.

Yogyakarta: LKiS.

Coolsma, S. 1881. West Java: Het Land, De Bewoner en De Arbeid der

Nederlandsche Zendingsvereeniging. Rotterdam, J.H. Dunk.

Giddens, Anthony. 2010. Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan

Struktur Sosial Masyarakat. Terjemahan oleh: Maufur &

Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hisyam, Muhamad. 2004. “Agama Jawa Sunda” dalam Ibnu Qoyim

(ed.), Religi Lokal & Pandangan Hidup, Jakarta, LIPI Press

(hlm. 137-173).

Iskandar, Mohammad. 2001. Para Pengemban Amanah: Pergulatan

Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950.

Yogyakarta: Mata Bangsa.

Kartodirdjo, Sartono. 1978. Protest Movements in Rural Java: A Study

of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentienth

Centuries. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012 275

---------------. 1984. Ratu Adil. Jakarta: Sinar Harapan.

Lloyd, Christopher. 1993. The Structures of History. Oxford UK &

Cambridge USA: Blackwell.

Muchtarom, Zaini. Santri dan Abangan di Jawa. Jakarta: INIS.

Ramelan dkk, Wiwin Djuwita, 2008. “Upacara Seren Taun, Warisan

Budaya Orang Sunda: Sebuah Penelitian Untuk Pelestarian.”

(Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi Tahun

Anggaran 2008 (Tahun Kedua), Universitas Indonesia

Rosidi, Ajip, dkk, 2000. Ensiklopedi Sunda: , Alam, Manusia, dan

Budaya Termasuk Budaya Cirebon dan Betawi. Jakarta;

Pustaka Jaya

Scott, James C., 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan

Subsistnsi di Asia Tenggara. Terjemehan oleh: Hasan Basari.

Jakarta: LP3ES.

---------------, 1985. Weapon of The Weak: Everyday Forms of Peasant

Resistance. New Haven and London: Yale University Press.

Sholikhin, K.H. Muhammad. 2010. Ritual & Tradisi Islam Jawa:

Ritual-ritual dan Tradisi-tradisi tentang Kehamilan, Kelahiran,

Pernikahan, dan Kematian dalam Kehidupan Sehari-hari

Masyarakat Islam Jawa. Jakarta: Narasi.

Spiegel, Gabrielle M. 2005. Practicing History: New Directions in

Historical Writing After The Linguistic Turn. New York and

London: Routledge.

Tilly, Charles. 2003. The Politics of Collective Violence. Cambridge:

Cambrige University Press.

Naskah tidak diterbitkan

Anonim. 1995. Pemaparan Budaya Spiritual Paguyuban Adat dan Cara

Karuhun Urang. Cigugur-Kuningan.

276 Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 14 No. 2 Tahun 2012