Dedi Mulyadi Minta Wali Kota Cimahi Urus KTP Penganut Sunda Wiwitan

BANDUNG, KOMPAS.com

- Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan Golkar Cimahi mengurus administrasi kependudukan Kampung Adat Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat.

Pasalnya sampai hari ini masih ada warga yang belum memiliki KTP, surat nikah, maupun akta kelahiran.

"Pak Itoch yang beristrikan wali kota Cimahi, jika jadi sesepuh Beringin (Golkar) segera urus warga sendiri," ujar Dedi di Cireundeu Cimahi, Minggu (7/8/2016).

Itoch Tochija merupakan ketua DPD Golkar Cimahi. Ia pernah menjabat wali kota Cimahi yang saat ini dijabat oleh istrinya.

Dedi menjelaskan, orang yang lebih mencintai lingkungan, mencintai adat adalah orang-orang seperti di Cireundeu ini. Kalaupun agama yang mereka anut di luar yang diakui negara, mereka tetap warga Indonesia.

Seperti diketahui, warga Kampung Adat Cireundeu merupakan penghayat Sunda Wiwitan. Sama halnya dengan Cigugur Kuningan, mereka bertahan mempertahankan keyakinannya meskipun dipersulit dalam administrasi negara.

Dedi mengingatkan, warga Cireundeu dan penghayat Sunda Wiwitan lainnya ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, ia berharap komunitas Sunda Wiwitan dan kepercayaan lainnya di Indonesia diperlakukan sama dengan penganut agama formal lainnya.

"Dengan sistem yang sekarang, (penganut kepercayaan), kolom agamanya bisa dikosongkan," tuturnya.

Hal ini berlaku bagi seluruh kader Golkar di Jabar. Karena persoalan administrasi bagi penghayat Sunda Wiwitan bukan hanya terjadi di Cireundeu. Di tempat lainnya seperti Cigugur di Kuningan, Ciamis, Garut, dan lainnya masih terjadi.

"Mereka biasanya berkomunitas. Mereka saling mengunjungi satu sama lain saat Seren Taun," tuturnya.

Ketika ditanya apakah ia tidak khawatir mengambil jalan yang tidak populis, Dedi menjawab tidak. Karena kelompok minoritas ini sangat mencintai Indonesia. Bahkan, sebagai upaya menjaga lingkungan dan ketahanan pangan, orang Cireundeu mengonsumsi singkong sebagai makanan pokoknya.

"Mereka lebih paham soal menjaga lingkungan. Kita yang berteori tentang lingkungan, debat panjang tentang konsep lingkungan, ngurus Citarum saja tidak becus," tuturnya.

Ketua DPD Golkar Cimahi, Itoch Tochija menyatakan akan menindaklanjuti instruksi dari ketua DPD Golkar Jabar. Untuk masalah sertifikat tanah, pihaknya akan menghubungi BPN. "Tinggal ditindaklanjuti," imbuhnya.