Tata Pemerintahan Kerajaan Majapahit

TATA PEMERINTAHAN KERAJAAN MAJAPAHIT

Dari Pararaton dan Nāgarakṛtāgama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar. Konsep politik ini menyatu dengan konsep jagat raya, yang melahirkan pandangan cosmoginos.

Majapahit sebagai sebuah kerajaan mencerminkan doktrin tersebut, kekuasaan yang bersipat teotorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang terinci.

Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan.

Ada pun wilayah tinggal para dewa lokapala terletak di empat penjuru mata angin. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu, yang tidak lain penjabat-penjabat birokrasi kerajaan.

Dalam susunan birokrasi demikian, semakin dekat hubungan seseorang dengan raja maka akan semakin tinggi pula kedudukannya dalam birokrasi kerajaan.

Nāgarakṛtāgama pupuh 89 : 2 memberitakan bahwa hubungan negara dengan desa begitu rapat seperti singa dengan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan.

apan ikang pura len swawisaya kadi singha lawan sahana
yan rusaka thani milwa ng akurang upajiwa tikang nagara
yan taya bhrtya katon waya nika paranusa tekangreweka
hetu nikan pada raksan apageha lakih phala ning mawuwus

[Negara dan desa bersambung rapat seperti singa dan hutan,
Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan,
Kalau tidak ada tentara, negara lain mudah menyerang kita,
Karenanya peliharalah keduanya, itu perintah saya!]

Struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah adalah:

1.     raja;

2.     yuwaraja/kumaraja (raja muda);

3.     rakryan mahamatri katrini;

4.     rakryan mantri ri pakirakiran;

5.     dharmadhyaksa.

1. Raja.

Raja adalah pemegang otoritas tertinggi, baik dalam kebijakan politik mau pun istana lainnya. Kedudukannya diperoleh dari hak waris yang telah digariskan secara turun-temurun.

Di samping raja, ada kelompok yang disebut sebagai Bhatara Sapta Prabu semacam Dewan Pertimbangan Agung. Dalam Nāgarakṛtāgama (Pupuh 73:2), dewan ini disebut pahom narendra yang beranggotakan sembilan orang; sedangkan dalam Kidung Sundayana disebut Sapta Raja.

kunang i pahom narendra haji rama sang prabhu kalih sireki pinupul

ibu haji sang rwa tansah athawanuja nrepati karwa sang priya tumut

gumunita sang wruheng gumunadosa ning bala gumantyane sang apatih

linawelawo ndatan hana katrpti ning twas mangun wiyoga sumusuk

Pada masa Raja Dyah Hayam Wuruk, mereka yang menduduki jabatan tersebut di antaranya:

1. Raja Hayam Wuruk;
2. Kertawardhana (Ayah Sang Raja);
3. Tribhuwana Tunggadewi (Ibu Suri);
4. Rajadewi Maharajasa (Bibi Sang Raja);
5. Wijayarajasa (Paman Sang Raja);
6. Rajasaduhiteswari (Adik Sang Raja);
7. Rajasaduhitendudewi (Adik Sepupu Sang Raja);
8. Singawardhana (Suami Rajasaduhiteswari);
9. Rajasawardhana (R. Larang, Suami Rajasaduhitendudewi).

2. Yuwaraja/Rajakumara/Kumaraja (Raja Muda)

Jabatan ini biasanya diduduki oleh putra mahkota. Dari berbagai prasasti danNāgarakṛtāgama diketahui bahwa para putra mahkota sebelum diangkat menjadi raja pada umumnya diberi kedudukan sebagai raja muda. Misalnya, Jayanagara sebelum menjadi raja, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Daha.

Hayam Wuruk sebelum naik takhta menjadi raja Majapahit, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Kabalan. Jayanegara dinobatkan sebagai raja muda di Kadiri tahun 1295.

Pengangkatan tersebut dimaksud sebagai pengakuan bahwa raja yang sedang memerintah akan menyerahkan hak atas takhta kerajaan kepada orang yang diangkat sebagai raja muda, jika yang bersangkutan telah mencapai usia dewasa atau jika raja yang sedang memerintah mangkat.

Raja muda Majapahit yang pertama ialah Jayanegara. Raja muda yang kedua adalah Dyah Hayam Wuruk yang dinobatkan di Kahuripan (Jiwana). Pengangkatan raja muda tidak bergantung pada tingkatan usia. Baik raja Jayanegara mau pun Hayam Wuruk masih kanak-kanak, waktu diangkat menjadi raja muda, sementara pemerintahan di negara bawahan yang bersangkutan dijalankan oleh patih dan menteri.

3. Rakryan Mahamatri Katrini

Jabatan ini merupakan jabatan yang telah ada sebelumnya. Sejak zaman Mataram Kuno, yakni pada masa Rakai Kayuwangi, jabatan ini tetap ada hingga masa Majapahit.

Penjabat-penjabat ini terdiri dari tiga orang yakni:

rakryan mahamantri i hino,
rakryan mahamantri i halu, dan
rakryan mahamantri i sirikan.

Ketiga penjabat ini memunyai kedudukan penting setelah raja, dan mereka menerima perintah langsung dari raja. Namun, mereka bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah raja; titah tersebut kemudian disampaikan kepada penjabat-penjabat lain yang ada di bawahnya.

Di antara ketiga penjabat itu, rakryan mahamantri i hino-lah yang terpenting dan tertinggi. Ia memunyai hubungan yang paling dekat dengan raja, sehingga berhak mengeluarkan piagam (prasasti).

Oleh sebab itu, banyak para ahli yang menduga jabatan in dipegang oleh putra mahkota.

4. Rakryan Mantri ri Pakirakiran

Jabatan ini berfungsi semacam Dewan Menteri atau Badan Pelaksana Pemerintah. Biasanya terdiri dari lima orang rakryan (para tanda rakryan), yakni:

1. Rakryan Mahapatih atau Patih Amangkubhumi;
2. Rakryan Tumenggung (Panglima Kerajaan);
3. Rakryan Demung (Kepala Rumah Tangga Kerajaan);
4. Rakryan Rangga (Pembantu Panglima);
5. Rakryan Kanuruhan (penghubung dan tugas-tugas upacara).

Para tanda rakryan ini dalam susunan pemerintahan Majapahit sering disebut Sang Panca ring Wilwatikta atau Mantri Amancanagara.

Dalam berbagai sumber, urutan jabatan tidak selalu sama. Namun, jabatan rakryan mahapatih (patih amangkubhumi) adalah yang tertinggi, yakni semacam perdana menteri (mantri mukya).

Untuk membedakan dengan jabatan patih yang ada di Negara daerah (profinsi) yang biasanya disebut mapatih atau rakryan mapatih, dalam Nāgarakṛtāgama jabatan patih amangkubhumi dikenal dengan sebutan apatih ring tiktawilwadika.

Gajah Mada sebagai patih adalah Sang Mahamantri Mukya Rakyran Mapatih Gajah Mada

Berikut Nama Nama Patih Majapahit menurut Kitab Pararaton :

1. Mahapatih Nambi 1294 – 13162.
2. Mahapatih Dyah Halayuda (Mahapati) 1316 – 13233.
3. Mahapatih Arya Tadah (Empu Krewes) 1323 – 13344.
4. Mahapatih Gajah Mada 1334 – 1364
5. Mahapatih Gajah Enggon 1367 – 1394.
6. Mahapatih Gajah Manguri 1394 – 13987.
7. Mahapatih Gajah Lembana 1398 – 14108.
8. Mahapatih Tuan Tanaka 1410 – 1430

5. Dharmadhyaksa

Dharmadhyaksa adalah penjabat tinggi yang bertugas secara yuridis mengenai masalah-masalah keagamaan. Jabatan ini diduduki oleh dua orang, yaitu:

1. Dharmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa,

2. Dharmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha.

Masing-masing dharmadhyaksa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut dharmaupapatti atau upapatti, yang jumlahnya amat banyak. Pada masa Hayam Wuruk hanya dikenal tujuh upapatti, yakni: sang upapatti sapta:

i. sang pamget i tirwan,
ii. kandhamuni,
iii. manghuri,
iv. pamwatan,
v. jhambi,
vi. kandangan rare, dan
vii. kandangan atuha.

Di antara upapatti itu ada pula yang menjabat urusan sekte-sekte tertentu, misalnya:bhairawapaksa, saurapaksa, siddahantapaksa, sang wadidesnawa, sakara, danwahyaka.

6. Paduka Bhatara (Raja Daerah)

Dalam pembentukannya, kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan Singasari, terdiri atas beberapa kawasan tertentu di bagian timur dan bagian tengah Jawa. Daerah ini diperintah oleh uparaja yang disebut Paduka Bhattara yang bergelar Bhre.

Gelar ini adalah gelar tertinggi bangsawan kerajaan mereka berada di bawah raja Majapahit sebagai raja-raja daerah yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah.

Biasanya mereka adalah saudara-saudara raja atau kerabat dekat.

Tugas mereka adalah untuk mengelola kerajaan mereka, memungut pajak, dan mengirimkan upeti ke pusat, dan mengelola pertahanan di perbatasan daerah yang mereka pimpin.

Selama masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350 s.d. 1389) ada 12 wilayah di Majapahit, yang dikelola oleh kerabat dekat raja (Lihat pada waosan berikutnya tentang Wilayah Kekuasaan Kerajaan Majapahit).

…

Tanda

1. Rakryan;
2. Arya;
3. Dang Akarya.

Di Majapahit para pegawai pemerintahan disebut tanda, masing-masing diberi sebutan atau gelar sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Dalam hal kepegawaian, sebutannya mengalami perubahan dari masanya; gelar yang sama Kerajaan Mataram belum tentu bermakna yang sama dengan masa Majapahit, misalnya gelar rake atau rakai dan mangkubumi.

Ditinjau dari gelar-sebutannnya seperti yang kedapatan pada pelbagai piagam, tanda ini dapat digolongkan yakni: golongan rakryan atau rakean, golongan arya, dan golongan dang acarya.

1. Rakryan

Rakryan disebut juga Rakean, beberapa piagam, di antaranya Piagam Surabaya, menggunakan gelar rake yang maknanya sama dengan rakryan. Jumlah jabatan yang disertai gelar rakryan terbatas sekali. Para tanda yang berhak menggunakan gelar rakryan atau rake seperti berikut:

1. Mahamantri katrini, yaitu mahamantri i hino, mahamantri i sirikan, dan mahamantri i halu. Misalnya, pada Piagam Kudadu tertulis:

a. rakryan mantri i hino adalah Dyah Pamasi;
b. rakryan mantri i sirikan adalah Dyah Palisir;
c. rakryan mantri i halu adalah Dyah Singlar.

2. Pasangguhan, sama dengan hulubalang. Pada zaman Majapahit hanya ada dua jabatan pasangguhan, yakni: pranaraja dan nayapati.

Misalnya, pada Piagam Kudadu, tarikh 1294:

• mapasanggahan sang pranaraja, Rakryan mantra Mpu Sina (nama ini ditemukan juga dalam Piagam Penanggungan)
• mapasanggahan sang nayapati, Mpu Lunggah.

Pada zaman awal Majapahit, ada empat orang pasangguhan, yakni dua orang yang disebutkan di atas ditambah rakryan mantri dwipantara Sang Arya Adikara dan pasangguhan Sang Arya Wiraraja.

3. Sang Panca Wilwatikta, yakni lima orang pembesar yang diserahi urusan pemerintah Majapahit. Mereka itu rangga dan tumenggung.

Piagam Penanggungan menyebut:

a. Rakryan Apatih adalah Pu Tambi,
b. Rakryan Demung adalah Pu Rentang,
c. Rakryan Kanuhunan adalah Pu Elam,
d. Rakryan Rangga adalah Pu Sasi, dan
e. Rakryan Tumenggung adalah Pu Wahana.

4. Juru pangalasan, yakni pembesar daerah mancanegara. Piagam Penanggungan menyebutkan raja Majapahit sebagai Rakryan Juru Kertarajasa Jayawardana atau Rakryan Mantri Sanggramawijaya Kertarajasa Jayawardhana. Piagam Bendasari menyebut Rake Juru Pangalasan Pu Petul.

5. Para patih negara-negara bawahan.

Pada Piagam Sidateka tarikh 1323 disebutkan:

a. Rakryan Patih Kapulungan: Pu dedes;
b. Rakryan Patih Matahun: Pu Tanu.

Piagam Penanggungan, tarikh 1296, menyebut Sang Panca ri Daha dengan gelar rakryan, karena Daha dianggap sejajar dengan Majapahit.

2. Arya

Para tanda arya mempunyai kedudukan lebih rendah dari rakryan, dan disebut pada piagam-piagam sesudah Sang Panca Wilwatikta. Ada berbagai jabatan yang disertai gelar arya.

Piagam Sidakerta memberikan gambaran yang agak lengkap, yakni:

1. Sang Arya Patipati: Pu Kapat;
2. Sang Arya Wangsaprana: Pu Menur;
3. Sang Arya Jayapati: Pu Pamor;
4. Sang Arya Rajaparakrama: Mapanji Elam;
5. Sang Arya Suradhiraja: Pu Kapasa;
6. Sang Arya Rajadhikara: Pu Tanga;
7. Sang Arya Dewaraja: Pu Aditya;
8. Sang Arya Dhiraraja: Pu Narayana.

Karena jasa-jasanya, seorang arya dapat dinaikkan menjadi wreddhamantri atau mantri sepuh. Baik Sang Arya Dewaraja Pu Aditya maupun Sang Arya Dhiraraja Pu Narayana mempunyai kedudukan wreddhamantri dalam Piagam Surabaya.

3. Dang Acarya

Sebutan ini khusus diperuntukkan bagi para pendeta Siwa dan Buddha yang diangkat sebagai dharmadhyaksa (hakim tinggi) atau upapatti (pembantu dharmadhyaksa kesiwaan dan dharmadhyaksa kebuddhaan).

Jumlah upapatti semula hanya berjumlah lima, semuanya dalam kasaiwan (kesiwaan); kemudian ditambah dua upapatti kasogatan (kebuddhaan) di kandangan tuha dan kandangan rahe. Dengan demikian, semuannya berjumlah tujuh dalam pemerintahan Dyah Hayam Wuruk.

Pembesar-pembesar pengadilan ini biasanya disebut sesudah para arya. Contohnya, susunan pengadilan seperti yang dipaparkan dalam Piagam Trawulan, tarikh 1358, sebagai berikut.

1. Dharmadhyaksa Kasaiwan: Dang Acarya Dharmaraja;
2. Dharmadhyakasa Kasogatan: Dang Acarya Nadendra;
3. Pamegat Tirwan: Dang Acarya Siwanata;
4. Pamegat Manghuri: Dang Acarya Agreswara;
5. Pamegat Kandamuni: Dang Acarya Jayasmana;
6. Pamegat Pamwatan: Dang Acarya Widyanata;
7. Pamegat Jambi: Dang Acarya Siwadipa;
8. Pamegat Kandangan Tuha: Dang Acarya Srigna;
9. Pamegat Kandangan Rare: Dang Acarya Matajnyana.

Tambahan dua orang upapatti yang biasa disebut (sang) pamegat dilakukan sesudah tahun 1329, yakni pada zaman pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, karena pada Piagam Berumbung, pamegat kandangan tuha dan rare belum disebut.

Penyebutan yang pertama didapati yang pertama terdapat pada Piagam Nglawang, tidak bertarikh.

Tata Susunan Pemerintahan Pusat-Daerah

Hirarki dalam pengklasifikasian wilayah di kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut:

1.     Bhumi: pusat kerajaan, diperintah oleh Maharaja.

2.     Nagara: setingkat propinsi, diperintah oleh rajya (gubernur), atau natha (tuan), atau bhre (pangeran atau bangsawan keluarga dekat raja), bhatara, wadhanaatau adipati.

3.     Watek: setingkat kabupaten, dipimpin oleh wiyasa atau tumengung.

4.     Kuwu: setingkat lebih tinggi di atas kecamatan atau kademangan dipimpin oleh lurah atau demang.

5.     Wanua: setingkat desa, dipimpin oleh thani atau petinggi.

6.     Kabuyutan: setingkat lingkungan, padukuhan, dusun kecil atau tempat sakral, dipimpin oleh seorang buyut atau rama atau kepala dukuh.

Negara bawahan maupun daerah, mengambil pola pemerintahan pusat. Raja dan juru pangalasan adalah pembesar yang bertanggung jawab; sementara pemerintahannya dikuasakan kepada patih, sama dengan pemerintah pusat. Meski raja Majapahit adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan, tetapi pemerintahannya berada di tangan patih amangkubumi (patih seluruh negara).

Itulah sebabnya menurut Nāgarakṛtāgama pupuh 10, para patih, jika datang ke Majapahit, mereka mengunjungi gedung kepatihan amangkubumi yang dipimpin oleh Gajah Mada.

Nāgarakṛtāgama (Pupuh 10: 1, 2 dan 3):

1.

Warnnan warnna ni sang manangkil irikang witana satata
Mantri wrddha pararyya len para pasangguhan sakaparek
Mwang sang panca ri wilwatikta mapageh demung kanuruhan
Tansah rangga tumenggung uttama ni sang marek woki penuh.

(Inilah pembesar yang sering menghadap di balai witana, Wredamentri, tanda menteri pasangguhan dengan pengiring, Sang Panca Wilwatikta: mapatih, demung, kanuruhan, rangga, Tumenggung, lima priyayi agung yang dekat dengan istana.)

2.

Kwehning wesa puri kamantryan ing amatya ring sanagara
Don ing bhasa parapatih parademung sakala n apupul
Anghing sang juru ning watek pangalasan mahingan apageh
Panca kweh nira mantri anindita rumaksa karyya ri dalem.

(Semua patih, demung negara bawahan dan pengalasan, Semua pembesar daerah yang berhati tetap dan teguh, Jika datang, berkumpul di kepatihan seluruh negara, Lima menteri utama, yang mengawal urusan negara.)

3.

Ndan sang ksatriya len bhujangga rsi wipra yapwan umarek
Ngkane heb ning asoka munggwi hiring ing witana mangadeg
Dharmadhyaksa kalih lawan sang upapatti saptadulur
Sang tuhwaryya lekas niran pangaran aryya yukti satirun.

(Satria, pendeta, pujangga, para wipra, jika menghadap, Berdiri di bawah lindungan asoka di sisi witana, Begitu juga dua dharmadhyaksa dan tujuh pembantunya, Bergelar arya, tangkas tingkahnya, pantas menjadi teladan.)

Ada pun masalah administrasi pemerintahan Majapahit dikuasakan kepada lima pembesar yang disebut Sang Panca ri Wilwatika. Mereka adalah: Patih Amangkubumi, Demung, Kanuruhan, Rangga, dan Tumenggung. Mereka inilah yang banyak dikunjungi oleh para pembesar negara bawahan dan negara daerah untuk urusan pemerintahan. Apa yang direncanakan di pusat, dilaksanakan di daerah oleh pembesar bersangkutan.

Dari patih perintah turun ke watek. Dari watek turun ke akuwu/akurug, pembesar sekelompok desa (semacam lurah). Dari akuwu ke wanua dan turun ke buyut, pembesar desa. Dari buyut turun kepada penghuni desa. Demikianlah tingkat organisasi pemerintahan di Majapahit, dari pucuk pimpinan negara sampai rakyat pedesaan.

Dalam pelaksanaan tugas kerajaan, raja-raja daerah tadi dibebani tugas untuk mengumpulkan penghasilkan kerajaan, menyerahkan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan pertahanan wilayah. Mereka dibantu oleh sejumlah penjabat daerah, di mana bentuknya hampir sama dengan birokrasi di pusat tetapi dalam skala yang lebih kecil. Dalam hal ini raja-raja daerah memiliki otonomi untuk mengangkat pejabat-pejabat birokrasi bawahannya.

Selain pejabat birokrasi yang telah disebutkan tadi, masih banyak sejumlah pejabat sipil dan militer lainnya. Mereka adalah kepala jawatan (tanda), nayaka, pratyaya,drawwayahaji, dan surantani, yang bertugas sebagai pengawal raja dan lingkungan keraton.

Mengenai birokrasi kerajaan, menurut berita Cina dari zaman Dinasti Sung (960-1279), bahwa raja Jawa waktu itu memunyai lebih dari 300 penjabat yang mencatat penghasilan kerajaan. Selain itu, ada kira-kira 1.000 orang penjabat rendahan yang mengurusi benteng-benteng, parit-parit kota, perbendaharaan, dan lumbung-lumbung negara.

Sedangkan dalam kitab Praniti Raja Kapa-Kapa, diuraikan bahwa ada 150 menteri dan 1.500 penjabat rendahan.

Praniti Raja Kapa-Kapa mengungkapkan bagaimana sifat-sifat seorang abdi kerajaan (abdi kerajaan adalah semua pegawai dan pejabat kerajaan yang menjalankan fungsinya sebagai abdi raja/abdi negara).

Praniti Raja Kapa-Kapa adalah sebuah sajak/syair berbait sepuluh yang konon sering dibacakan di kalangan kraton pada saat-saat tertentu yaitu berkumpulnya para pejabat negara, mungkin pada saat “rapat kerja” atau “sidang kabinet” yang dilakukan pada bulan-bulan phalguna caitra.

Satu tafsiran populer yang menarik adalah mengenai sifat dan watak mantri ataumenteri, yang berasal dari kata ma-tri atau tiga ciri utama, yaitu tiga sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap pejabat negara yang baik, yakni berupa setya (kesetiaan),sadu (kerendahan hati), dan tuhu (kesungguhan).

Melihat struktur pemerintahannya, sistem pemerintahan di Majapahit bersifat teotorial dan disentralisasi, dengan birokrasi yang terinci. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa, memegang otoritas politik tertinggi.

Hubungan antara raja dengan pegawai-pegawainya dalam birokrasi pemerintahan kerajaan berbentuk clienship, yaitu ikatan seorang penguasa politik tertinggi dan orang yang dikuasakan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan penguasa tertinggi.

Wilayah kerajaan yang berupa negara-negara daerah disamakan dengan tempat tinggal para dewa lokapala yang terletak di empat penjuru mata angin.

Lingkaran pengaruh Kerajaan Majapahit

Saat Majapahit memasuki era pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada, beberapa negara bagian di luar negeri juga termasuk dalam lingkaran pengaruh Majapahit, sebagai hasilnya, konsep teritorial yang lebih besar pun terbentuk:

Negara Agung, atau Negara Utama, inti kerajaan. Area awal Majapahit atau Majapahit Lama selama masa pembentukannya sebelum memasuki era kemaharajaan. Yang termasuk area ini adalah ibukota kerajaan dan wilayah sekitarnya dimana raja secara efektif menjalankan pemerintahannya. Area ini meliputi setengah bagian timur Jawa, dengan semua provinsinya yang dikelola oleh para Bhre (bangsawan), yang merupakan kerabat dekat raja.

Mancanegara, area yang melingkupi Negara Agung. Area ini secara langsung dipengaruhi oleh budaya Jawa, dan wajib membayar upeti tahunan. Akan tetapi, area-area tersebut biasanya memiliki penguasa atau raja pribumi, yang kemungkinan membentuk aliansi atau menikah dengan keluarga kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menempatkan birokrat dan pegawainya di tempat-tempat ini dan mengatur kegiatan perdagangan luar negeri mereka dan memungut pajak, namun mereka menikmati otonomi internal yang cukup penting. Termasuk didalamnya daerah Pulau Jawa lainnya, Madura, Bali, dan juga Dramasraya, Pagaruyung, Lampung dan Palembang di Sumatra.

Nusantara, adalah area yang tidak merefleksikan kebudayaan Jawa, tetapi termasuk ke dalam koloni dan mereka harus membayar upeti tahunan. Mereka menikmati otonomi yang cukup dan kebebasan internal, dan Majapahit tidak merasa penting untuk menempatkan birokratnya atau tentara militernya di sini; akan tetapi, tantangan apa pun yang terlihat mengancam Majapahit akan menghasilkan reaksi keras. Termasuk dalam area ini adalah kerajaan kecil dan koloni di Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya.

(Uraian lebih rinci tentang Wilayah Kekuasaan Kerajaan Majaphit akan diwedar kemudian).

Hubungan Diplomatik

Ketiga kategori di atas termasuk ke dalam lingkaran pengaruh Kerajaan Majapahit. Akan tetapi Majapahit juga mengenal lingkup keempat yang didefinisikan sebagai hubungan diplomatik luar negeri, yang disebut dengan Mitreka Satata, yang secara harafiah berarti “mitra dengan tatanan (aturan) yang sama“. Hal itu menunjukkan negara independen luar negeri yang dianggap setara oleh Majapahit, bukan sebagai bawahan dalam kekuatan Majapahit.

Menurut Nāgarakṛtāgama pupuh 15, bangsa asing adalah Syangkayodhyapura(Ayutthaya dari Thailand), Dharmmanagari (Kerajaan Nakhon Si Thammarat),Marutma, Rajapura dan Sinhanagari (kerajaan di Myanmar), Kerajaan Champa(Kamboja), dan Yawana (Annam).

Mitreka Satata dapat dianggap sebagai aliansi Majapahit, karena kerajaan asing di luar negeri seperti Cina dan India tidak termasuk dalam kategori ini meskipun Majapahit telah melakukan hubungan luar negeri dengan kedua bangsa ini.

Sumber phrasa Mitreka Satata berasal dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular pada zaman keemasan kerajaan Majapahit. Semboyan Mitreka Satata ini dipakai oleh Mahapatih kerajaan Majapahit yaitu Gajah Mada.

Sebagai landasan dalam menjalankan politik luar negeri Majapahit yang bersifat sahabat, hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tetangga.

Tata Urutan Keprajuritan Majapahit dalam Tata Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Pada masa kini urutan kepangkatan militer/keprajuritan Indonesia banyak dipengaruhi oleh keprajuritan negara-negara asing (khususnya Amerika Serikat), demikian juga istilah-istilah kepangkatannya. Pada umumnya urutan jenjang struktur dan kepangkatan militer masa kini adalah:

1.     squad (regu), unit tembak dan unit assault (8-16 orang), satuan pelaksana operasi terkecil dalam ketentaraan, dipimpin kopral-sersan;

2.     platoon (peleton), 2-3 regu (20-60 orang), dipimpin oleh letnan;

3.     company (kompi), 2-5 peleton (70-200 orang), dipimpin oleh kapten

4.     battalion (batalion), 2-5 kompi (300-1000 orang), dipimpin oleh mayor-letkol;

5.     regimen (resimen), 2-5 batalion (1000-3000 orang), dipimpin oleh kolonel;

6.     brigade, 2-3 resimen (2000-5000 orang), dipimpin oleh kolonel-brigjen;

7.     division (divisi), 2-3 brigade (10.000 orang), dipimpin oleh mayjen;

8.     corps (korps), 2 atau lebih divisi, dipimpin oleh letjen;

9.     army group, 2-3 corps, dipimpin oleh jendral.

Berikut diwedar kembali susunan Tata Pemerintahan Majapahit:

1. Sri Maharaja:

Sri Maharaja dianggap sebagai penjelmaan Dewa tertinggi. Memegang otoritas kebijakan politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan.

2. Bhatara Sapta Prabu:

Bhattara Saptaprabhu adalah pejabat tinggi kerajaan semacam Dewan Pertimbangan Agung atau Penasehat Raja.

3. Yuwaraja:

Raja Muda. Putra Mahkota.

4. Mahapatih Hamangkubumi:

Mahapatih Amangkubhumi adalah jabatan yang tertinggi setelah Raja, yakni semacam Perdana Menteri (mantri mukya). Mahapatih Amangkubumi mengepalai Badan Pelaksana Pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan kerajaan.

5. Mahamentri i hino:

Mahamenteri Hino mempunyai kedudukan penting setelah Raja dan menerima perintah langsung dari Raja. Namun Mahamenteri Hino bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah Raja, titah tersebut kemudian disampaikan kepada penjabat-penjabat lain yang ada di bawahnya. Di antara ketiga penjabat Mahamenteri, Mahamenteri Hinolah yang terpenting dan tertinggi. Mahamenteri Hino mempunyai hubungan yang paling dekat dengan Raja, sehingga berhak mengeluarkan piagam (prasasti).

6. Mahamentri i sirikan:

Mahamenteri Sirikan mempunyai kedudukan penting setelah Raja dan menerima perintah langsung dari Raja. Namun Mahamenteri Sirikan juga bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah Raja, titah tersebut kemudian disampaikan kepada penjabat-penjabat lain yang ada di bawahnya.

Di antara ketiga penjabat Mahamenteri, Mahamenteri Sirikan menduduki tempat tertinggi kedua setelah Mahamenteri Hino. Mahamenteri Sirikan juga mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja, tetapi tidak berhak mengeluarkan piagam (prasasti).

7. Mahamentri i halu:

Mahamenteri Halu mempunyai kedudukan penting setelah Raja dan menerima perintah langsung dari Raja. Namun Mahamenteri Halu juga bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah Raja, titah tersebut kemudian disampaikan kepada penjabat-penjabat lain yang ada di bawahnya. Di antara ketiga penjabat Mahamenteri, Mahamenteri Halu menduduki tempat terbawah. Mahamenteri Halu juga mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja, tetapi tidak berhak mengeluarkan piagam (prasasti).

8. Pasangguhan Pranaraja:

Pasangguhan Pranajaya adalah pejabat tinggi kerajaan semacam hulubalang istana yang bertugas merencanakan dan mengambil keputusan tentang seluk beluk pemerintahan yang harus dilaksanakan para pejabat di bawahnya.

9. Pasangguhan Nayapati:

Pasangguhan Nayapati adalah pejabat tinggi kerajaan semacam hulubalang istana namun kedudukannya di bawah Pasangguhan Pranaraja yang juga bertugas merencanakan dan mengambil keputusan tentang seluk beluk pemerintahan yang harus dilaksanakan para pejabat di bawahnya.

10. Rakryan Patih:

Rakryan Patih merupakan Pejabat Negara paling tinggi diantara lima Pejabat Pelaksana Pemerintahan lain yang dikepalainya yaitu Rakryan Demung (Kepala Rumah Tangga Kerajaan); Rakryan Kanuruhan (penghubung dan tugas-tugas upacara); Rakryan Tumenggung (Panglima Kerajaan); Rakryan Rangga (Pembantu Panglima). Mereka menjalankan tugas yang diberikan oleh kerajaan dan mempunyai hubungan luas dengan berbagai daerah yang ada di bawah naungan kerajaan.

11. Rakryan Demung:

Rakryan Demung merupakan pejabat tertinggi kedua diantara lima Pejabat Pelaksana Pemerintahan. Rakryan Demung bertugas mengatur Rumah Tangga Kerajaan.

12. Rakryan Kanuruhan:

Rakryan Kanuruhan merupakan pejabat tertinggi ketiga di antara lima Pejabat Pelaksana Pemerintahan. Rakryan Kanuruhan melaksanakan tugas-tugas protokoler dan bertugas sebagai penghubung diantara para pejabat kerajaan

13. Rakryan Tumenggung:

Rakryan Tumenggung adalah Pejabat Pelaksana Pemerintahan Bidang Militer, beliau adalah Panglima Tentara Kerajaan, sebagai Panglima Perang Kerajaan, Rakryan Temenggung bertugas langsung membawahi para Senopati (Kepala Pasukan Kerajaan). Rakryan Temenggung bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan kerajaan.

14. Rakryan Rangga:

Rakryan Rangga merupakan Pejabat Pelaksana Pemerintahan Wakil Panglima Tentara Kerajaan.

15. Sang Wredhamenteri:

Sang Wredhamenteri merupakan para Menteri Senior yang bertugas membantu para pejabat tinggi kerajaan diatasnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

16. Sang Yuwamenteri:

Sang Yuwamenteri merupakan para Menteri Muda yang bertugas membantu Sang Wredamenteri juga para pejabat tinggi kerajaan lain diatasnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

17. Sang Aryadhikara:

Sang Aryadhikara merupakan pejabat kerajaan yang berasal dari para Thanda (semacam pegawai kerajaan) berpangkat tinggi yang bertugas membantu Sang Wredamenteri, Sang Yuwamenteri dan para pejabat tinggi kerajaan lain diatasnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

18. Dharmmadhyaksa:

Dharmmadhyaksa adalah penjabat tinggi kerajaan yang mempunyai tugas khusus secara yuridis mengurus masalah-masalah sosial kemasyarakatan, etika dan hubungan antar umat beragama.

19. Dharmmauppapati:

Dharmmauppapati adalah pejabat yang membantu Dharmmadhyaksa dan mempunyai tugas khusus yang sama dengan Dharmmadhyaksa yaitu mengurus masalah-masalah sosial kemasyarakatan, etika dan hubungan antar umat beragama.

Tata Keprajuritan Kerajaan Majapahit:

1. Sri Maharaja:

Sri Maharaja adalah pemegang kekuasaan tertinggi Keprajuritan Kerajaan, beliau adalah Panglima Tertinggi Tentara Kerajaan. (Raja-raja pada zaman Mataram Baru menggunakan gelar Sénopati-Ing-Ngalågå sebagai Panglima Tertinggi Tentara Kerajaan.

Gelar ini dipakai oleh Sultan Yogyakarta sekarang, Sri Sultan Hamengkubuwono ke X.Ngarså Dalêm. Sampéyan Dalêm Ingkang Sinuwun Kanjêng Sultan Hamêngku Buwånå, Sénopati Ing Ngalågå Ngabdulrahman Sayidin Panåtågåmå, Kalifatullah Ingkang Jumênêng Kaping Sadåså ing Ngayogyåkartå Hadiningrat. (mungkin dapat dipersamakan dengan Jendral Besar, Jendral Bintang Lima).

2. Mahapatih Hamangkubumi:

Sebagai Mahapatih Amangkubhumi yang juga mengepalai seluruh Jajaran Keprajuritan Kerajaan. (Kalau sekarang mungkin dapat dismakan dengan Menteri Pertahanan).

3. Rakryan Tumenggung:

Rakryan Tumenggung adalah Pejabat Pelaksana Pemerintahan yang bertugas di bidang Keprajuritan, sebagai militer aktif. Rakryan Tumenggung adalah pangkat tertinggi dibidang kemiliteran kerajaan. Ahli strategi perang. (kalau sekarang dapat disetarakan dengan Panglima Tentara Nasional. Pangkat: Jendral/Laksamana/ Marsekal).

4. Rakryan Rangga: Rakryan Rangga adalah pemimpin langsung satu kesatuan militer (sekarang kira-kira sama dengan Panglima Divisi, pangkat: Letnan Jendral/Laksamana Madya/Komodor, mungkin juga Jendral atau Laksamana).

Tercatat selama Pemerintahan Jayanegara ada tiga divisi utama kerajaan, yaitu: Jala Yudha, Jala Pati dan Jala Rananggana. Sebutan Jala menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit merupakan Negara Maritim (Jala = Kelautan).

Satu dari tiga divisi yakni Jala Rananggana melakukan makar terhadap Sang Prabu Jayanegara. Pasukan Jala Yudha bersikap mendukung istana, sedangkan pasukan Jala Pati memilih bersikap netral.

5. Senopati:

Senopati adalah Kepala Pasukan Tentara Kerajaan, yang memimpin langsung sejumlah besar pasukan kerajaan di mana di dalamnya termasuk Bekel dan Lurah Prajurit. Kedudukan Senopati langsung berada dibawah perintah Rakryan Tumenggung. (Setara dengan Komandan Brigade atau Komandan Resimen, atau paling tidak Komandan Batalion, pangkat: Brigjen atau paling tidak Kolonel).

6. Bekel:

Bekel adalah Kepala Pasukan Tentara kecil yang langsung berada di bawah perintah Rakryan Tumenggung dan Senopati. (Setara dengan komandan kompi, pangkat Kapten).

7. Lurah Prajurit:

Lurah Prajurit adalah para Kepala Prajurit yang membawahi sejumlah kecil prajurit dan berada langsung dibawah perintah Senopati dan Bekel. (Semacam kepala regu atau komandan peleton, pangkat: Letnan).

8. Prajurit Pasukan Khusus:

Prajurit Pasukan Khusus adalah prajurit yang dibekali kemampuan khusus untuk menjalankan misi-misi kerajaan dan langsung berada di bawah perintah para pimpinan prajurit di atasnya. Contoh Prajurit: Bhayangkâri adalah Pasukan Khusus Pengawal Pribadi Raja.

9. Prajurit:

Prajurit merupakan pasukan yang bergerak di garis depan dalam melindungi kerajaan terutama dalam medan pertempuran dan langsung berada di bawah perintah para pimpinan prajurit di atasnya.

Peperangan

Berita Cina dari dinasti Ming menyatakan bahwa pada tahun 1377 Suwarnabumi diserbu oleh tentara Jawa. Putra Mahkota Suwarnabumi tidak berani naik tahta tanpa bantuan dan persetujuan dari kaisar Cina.

Karena takut kepada raja Jawa. Kaisar Cina lalu mengirim utusan ke Suwarnabumi untuk mengantarkan surat pengangkatan namun ditengah jalan dicegat oleh tentara Jawa dan dibunuh.

Meski pun demikian, kaisar Cina tidak mengambil tindakan balasan terhadap raja Jawa, karena mengakui tindakan balasan tidak dapat dibenarkan. Sebab utama serbuan tentara jawa pada tahun 1377 ialah pengiriman utusan ke Cina diluar pengetahun raja Jawa oleh raja Suwarnabumi pada tahun 1373.

Pengiriman utusan itu dipandang sebagai pelanggaran status Negara Suwarnabumi, yang sebenarnya dalah Negara bawahan Majapahit; tarikh pendudukan Suwarnabumi diperkirakan disekitar tahun 1350. Keruntuhannya menyebabkan jatuhnya daerah-daerahnya di Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu, tunduk kedalam kekuasan Majapahit.

12 negara bawahan Suwarnabumi; 1). Pahang, 2). Trengganu, 3). Langkasuka, 4). Kelantan, 5). Woloan, 6). Cerating, 7). Paka, 8). Tembeling, 9.) Berahi, 10). Palembang, 11). Muara Ampe, dan 12). Lamuri. Hampir semuanya disebut Negara bawahan Majapahit dalam Nāgarakṛtāgama.

Daftar itu juga menyebut nama daerah bawahan lainnya. Rupanya Palembang dijadikan batu loncatan bagi tentara Majapahit untuk menundukan daerah-daerah lainya disebelah barat pulau Jawa.

Namun di daerah-daerah ini tidak ditemukan piagam sebagai bukti adanya kekuasan Majapahit. Hikayat-hikayat daerah yang ditulis kemudian menyinggung adanya hubungan antara berbagai daerah dan Majapahit dalam bentuk dongeng, tidak sebagai catatan sejarah.

Dongengan itu hanya menunjukkan kekaguman-kekaguman terhadap Majapahit.

Sejarah Melayu mencatat dongeng tentang serbuan kejayaan Tumasik oleh tentara Majapahit berkat Blot seorang pegawai kerajaan, yang bernama Rajuna Tapa. Konon sehabis peperangan Rajuna Tapa kena kutukan sebagai balasan atas pengkhianatannya, berubah menjadi batu di sungai Singapura, rumahnya roboh, dan beras simpanannya menjadi punah.

Dongengan itu mengingatkan serbuan Tumasik oleh tentara Majapahit sekitar tahun 1350, karena Tumasik termasuk kedalam salah satu pulau yang harus ditundukkan dalam program politik Gajah Mada dan tercatat dalam daftar daerah bawahan Majapahit di dalam Nāgarakṛtāgama.

Negara Islam Samudra Pasai di Sumatra Utara juga tercatat sebagai negara bawahan Majapahit. Dongeng tentang serbuan Pasai oleh tentara Majapahit diberitakan dalam hikayat raja-raja Pasai.

Isinya demikian:

Pada pemerintahan Sultan Ahmad di pasai putri Gemerencang dari Majapahit jatuh cinta kepada Abdul Jalil putra raja Ahmad. Oleh karena itu ia berangkat ke Pasai dengan membawa banyak kapal sebelum mendarat terdengar kabar bahwa Abdul Jalil dibunuh oleh bapaknya. Karena kecewa dan putus asa Putri Gemerencang berdoa kepada dewa agar kapalnya tenggelam.

Doa itu dikabulkan dan kapalnya tenggelam, mendengar kabar itu raja Majapahit menjadi murka, lalu mengerahkan tentara untuk menyerang Pasai. Ketika Majaphit menyerbu Pasai sultan Ahmad berhasil melarikan diri namun Pasi dapat dikuasai.

Ekpedisi ke Sumatra mungkin sekali dipimpin oleh Gajah Mada sendiri karena ada beberapa nama tempat di Sumatra yang mengingatkan serbuan Pasai oleh tentara Majapahit dibawah pimpinan Gajah Mada dan memang dongengnya ditafsirkan demikian oleh masyarakat setempat.

Misalnya sebuah bukit di dekat kota Langsa yang bernama Majak Pahit. Menurut dongeng tentara Majapahit membuat benteng di bukit itu dalam persiapan menyerang Temiang. Rawa antara Perlak dan Peu Dadawa bernama Paya Gajah (Gajah Mada) menurut dongeng rawa itu dilalui oleh tentara Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada dalam perjalanan menuju Loksumawe dan Jambu Air yang menjadi sasaran utamanya.

Angkatan Laut Kerajaan Majapahit

Dalam Pujasastra Nāgarakṛtāgama dikenal seorang pelaut ulung, yang merupakan tangan kanan Sang Mahapatih Gajah Mada di dalam tugas mempersatukan kepulauan-kepulauan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit.

Konon rahasia kekuatan armada angkatan laut Kerajaan Majapahit sejak jaman Gajah Mada yaitu terletak pada kharisma pimpinan angkatan laut, dia adalah Senopati Sarwajala Mpu Nala, (dapat disetarakan dengan Panglima atau Kepala Staf Angkatan Laut dengan pangkat Laksamana Muda atau Laksamana Madya Laut),

Di bawah kendali Senopati Sarwajala Mpu Nala, kapal-kapal perang Kerajaan Majapahit mengarungi samudra menaklukkan satu demi satu pulau-pulau dan negara-negara di kawasan Nusantara dalam rangka mempersatukan Nusantara di bawah kedaulatan Majapahit.

Kelak setelah Mahapatih Gajah Mada lengser, Mpu Nala berpangkat Tumenggung, dengan demikian namanya adalah Rakryan Tumenggung Nala. (Laksamana Nala).

Mpu Nala dalam membangun kekuatan laut yang tersohor kala itu, beliau menemukan sejenis pohon raksasa yang dirahasiakan lokasinya, untuk membangun kapal-kapal Majapahit yang berukuran besar di masa itu.

(Berita berikut di bawah ini masih diragukan kebenarannya, karena belum ada rujukan yang bernilai historis):

Konon persenjataan kapal-kapal Majapahit berupa meriam Jawa. Gajah Mada kecil pernah diasuh oleh tentara Mongol yang dikirim Kublai Khan menyerbu Jawa guna membalas penghinaan yang dilakukan oleh Prabu Kertanegara mencoreng-coreng wajah utusan Tiongkok yang menuntut agar Singasari tunduk di bawah kekuasaan Tiongkok.

Gajah Mada diajarkan oleh pengasuhnya orang Mongol itu mengenai prinsip senjata api sederhana. Selanjutnya Gajah Mada mengembangkan senjata api itu untuk mempersenjatai kapal-kapal perang Majapahit ciptaan Mpu Nala yang istimewa itu, hingga mampu merajai wilayah di perairan Selatan (Nan Yang).